Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tanggapi Menteri LHK, Pimpinan DPR Sebut Perlu Kajian Mendalam Masalah Emisi Karbon

Tanggapi Menteri LHK, Pimpinan DPR Sebut Perlu Kajian Mendalam Masalah Emisi Karbon Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Dasco mengatakan, apa yang disampaikan Menteri LHK sebetulnya baik. Namun, Dasco menilai perlu juga kajian mendalam mengenai emisi karbon tersebut.

"Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya baik, tapi memang kita nanti perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon," ujar Dasco di DPR RI, Kamis (4/11).

Menurut Dasco, perlu kajian mendalam karena bukan hanya Indonesia yang terdampak masalah emisi karbon ini. Dia mengatakan, masalah lingkungan ini juga berdampak bagi dunia luar.

Orang lain juga bertanya?

"Karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia luar," sambung Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Diberitakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Hal tersebut dikatakan dalam acara diskusi di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa (2/11).

Dia menjelaskan FoLU Net Carbon Sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan diantaranya berkaitan dengan deforestasi pada tahun 2030.

"Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," kata Siti dikutip dalam keterangan pers, Kamis(4/11).

Dia menjelaskan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan, kata Siti, harus dikelola untuk pemanfaatannya sesuai kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.

"Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," bebernya.

Dia mengungkapkan, Presiden telah menyampaikan target Indonesia untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk 2030, segala kebijakan sektor kehutana sejak pemerintahan Jokowi tahun 2014 akhir hingga sekarang terus memperbaiki tata kelola kehutanan.

"Hasil-hasilnya selama 6 tahun terakhir juga dirasakan dan akan terus kita tingkatkan," ujar Siti.

Siti kembali mempertanyakan istilah zero deforestation atau sama sekali tidak boleh ada penebangan dan bahkan satu pohon jatuh di halaman rumah itu bisa disebut deforestasi.

"Apakah seperti itu? Tentu saja tidak!" tegasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
BPIP Kumpulkan Para Pakar, Kasih Sederet PR Ini Buat Prabowo soal Mafia
BPIP Kumpulkan Para Pakar, Kasih Sederet PR Ini Buat Prabowo soal Mafia

Tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi, pascatambang, dan kemiskinan di daerah yang kaya SDA.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Ungkap Data Deforestasi Hutan di Indonesia Capai 12,5 Juta Hektare, Menteri LHK Berikan Bantahan
Mahfud MD Ungkap Data Deforestasi Hutan di Indonesia Capai 12,5 Juta Hektare, Menteri LHK Berikan Bantahan

Menteri LHK ungkap ada kesalahan dalam paparan data Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pamer Deforestasi Indonesia Terendah 20 Tahun Terakhir di KTT Iklim COP28
Jokowi Pamer Deforestasi Indonesia Terendah 20 Tahun Terakhir di KTT Iklim COP28

Jokowi menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Siti Nurbaya Serahkan Estafet Kepemimpinan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan Prabowo-Gibran
FOTO: Momen Siti Nurbaya Serahkan Estafet Kepemimpinan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan Prabowo-Gibran

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya optimistis pemecahan dua kementerian bisa mengoptimalkan dan semakin efektif dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.

Baca Selengkapnya
Malaysia Protes Kabut Asap, Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri & Panglima Tangani Api Sekecil Apapun!
Malaysia Protes Kabut Asap, Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri & Panglima Tangani Api Sekecil Apapun!

Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ
VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ

Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam

Baca Selengkapnya
Satgas Karbon Bentukan Pemerintah dan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bakal Sulap Polusi Jadi Cuan
Satgas Karbon Bentukan Pemerintah dan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bakal Sulap Polusi Jadi Cuan

Satgas ini akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak.

Baca Selengkapnya
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi
Peningkatan Suhu Bumi Harus Segera Diantisipasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan razia uji emisi akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Di ISF 2024, Anak Buah Luhut Bongkar Penyebab Utama Polusi Udara di Jakarta
Di ISF 2024, Anak Buah Luhut Bongkar Penyebab Utama Polusi Udara di Jakarta

Rachmat menyebut, polusi udara di Jakarta di sebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan BBM berbasis fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Begini Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia
Diresmikan Jokowi, Begini Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono Usul Pembentukan Kementerian Baru Tangani Pemanasan Global
Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono Usul Pembentukan Kementerian Baru Tangani Pemanasan Global

Diaz Hendropriyono memaparkan ancaman nyata pemanasan global.

Baca Selengkapnya