Tanggapi Rekomendasi Bawaslu, KPU Surabaya Hitung Ulang Suara di 8.146 TPS
Merdeka.com - Surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya yang meminta agar ada hitung ulang suara Pemilu 2019, ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.
Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, setelah menerima surat dari Bawaslu, pihaknya segera menggelar rapat pleno dan meminta penjelasan lebih lanjut pada Bawaslu.
"Kita sudah minta penjelasan pada Bawaslu dan sudah kita (rapat) plenokan," ujarnya, Senin (22/4).
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Ia menambahkan, terkait dengan kesalahan hitung suara, KPU sudah memiliki aturan normatif. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan KPU nomor 4 dan 3.
Dalam aturan tersebut dijelaskan jika terjadi salah perhitungan suara, maka dilakukan pembetulan dengan disaksikan para saksi dan ditulis di dalam berita acara penghitungan suara.
Disinggung mengenai rekomendasi Bawaslu soal 8.146 TPS yang harus melakukan penghitungan ulang, ia mengaku, hingga kini sudah menerima laporan sebanyak 21 TPS yang melakukan pembetulan ulang penghitungan suara.
"Intinya tanpa Bawaslu memberi surat-pun, kami sudah memiliki mekanisme jika menemukan penghitungan suara yang bermasalah. Jika ada selisih perolehan suara, maka dilakukan pencocokan dengan membuka formulir C1 plano," ujarnya.
Sementara itu, Yaqub Balia, anggota Bawaslu Surabaya membantah rekomendasi untuk menghitung ulang surat suara di tingkat PPK Kecamatan. Pihaknya, justru ingin agar KPU mencermati banyaknya laporan tentang C1 yang dianggap bermasalah.
"Kami hanya ingin KPU mencermati banyaknya laporan tentang C1 yang bermasalah," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 terhadap 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rekomendasi ini datang murni dari pengawasan yang pada saat pemungutan dan penghitungan suara berada di tempat pemungutan suara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu pun memberikan teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaDari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.
Baca SelengkapnyaPenghitungan perolehan suara hanya dilakukan untuk pemilihan anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengusulkan 1.496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU)
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaKemungkinan akan terjadi PSU di 2.413 TPS yang didapati adanya pelanggaran prosedur.
Baca SelengkapnyaMejelis Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap pengiriman surat suara pengganti untuk pemilu di Taipei
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Bekasi merekomendasikan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, 84 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) maupun DPTb.
Baca SelengkapnyaSelain ada warga mencoblos lebih dari satu kali, terjadi pembagian surat suara di Jayapura.
Baca SelengkapnyaPSI menginstruksikan seluruh pengurus, caleg hingga kader untuk mengawal proses perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengungkap ada enam kejadian khusus yang ditemukan panitia pengawas luar negeri atau Panwas LN atas pemungutan suara di Osaka.
Baca Selengkapnya