Tanggapi SBY, JK pastikan pemerintah tak remehkan kondisi ekonomi
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi santai sentilan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menilai bahwa kondisi terpuruknya perekonomian Indonesia saat ini sudah jauh dari batas normal. Menurut Jusuf Kalla ukuran kewajaran dalam hal ekonomi relatif banyak.
JK menyebut beberapa ukuran dalam menakar kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, antara lain ukuran daya beli, nominal uang dan inflasi.
"Katakanlah daya beli, dulu 10 tahun lalu dengan 1 dollar bisa makan di warung Padang, 8.000 rupiah, 9.000 rupiah kan bisa kenyang 10 tahun lalu. Tapi sekarang, tak bisa makan 1 dollar di warung Padang. Jadi rupiah itu diukur dari daya belinya, inflasi antara rupiah dengan dollar itu masih oke," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).
-
Kenapa Jusuf Kalla menganggap harga alutsista bekas terlalu mahal? Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,' JK menilai yang dipermasalahkan ketika debat Pilpres 2024 terkait alutsista bekas karena harganya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan pesawat berusia 25 tahun. Padahal harga tersebut, kata JK, sangat tidak layak mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh.
-
Apa yang membuat Jusuf Kalla bingung tentang kasus Karen Agustiawan? 'Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya,' kata JK.
-
Kenapa Jusuf Kalla heran dengan penetapan pidana dalam kesalahan strategi bisnis? 'Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas,' kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Sandiaga Uno menyoroti biaya hidup di Jakarta? Dia mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal, mulai dari biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi, maupun juga biaya belanja sehari-hari harga-harga pangan.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai teknologi alutsista bekas? 'Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun,' kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
JK pun menanggapi santai sentilan SBY yang meminta jajaran kabinet Jokowi-JK tidak menganggap enteng masalah ekonomi yang kini sedang dihadapi.
"Oh pasti (tidak menganggap enteng). Kita paham benar Pak SBY, kita tidak underestimate. Tapi langkah-langkah ini langkah sedunia. Jadi memang kita melemah ke dollar, tapi tidak ke mata uang yang lain. Jadi daya beli kita sama dengan China sama dengan Malaysia," jelas JK.
JK mengingatkan semua pihak bahwa USD bukan satu-satunya pegangan dan ukuran nilai tukar. "Yen juga ukuran. Dengan Yuan, dengan Ringgit dulu satu Ringgit 3.000. Sekarang sisa kita lebih kuat perkembangannya dua bulan terakhir," tutur JK.
Kondisi ekonomi Indonesia terus merosot. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin melemah. Terbaru, satu USD sudah tembus mencapai Rp 14.082.
Sebelumnya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui memang tidak hanya Indonesia yang kondisi ekonominya terus menurun. Menurut dia, ekonomi di negara-negara di Asia juga mencapai titik level waspada.
"Negara-negara Asia harus sungguh menyadari bahwa perkembangan ekonomi sudah lampu kuning. Cegah jangan sampai merah," kata SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Selasa (25/8).
SBY menyatakan, kejatuhan nilai tukar mata uang, saham gabungan dan harga minya sudah melebihi kewajaran. Makro dan mikro ekonomi, sektor keuangan dan riil telah terpukul.
"Ekonomi Asia sedang susah, cegah isu lain yang serius. Saya berharap siaga perang dan ketegangan antara Korut dan Korsel segera berakhir," tulis Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Khusus untuk Indonesia, SBY melihat masyarakat sudah terdampak akibat kondisi ekonomi yang sedang loyo saat ini. Dia berharap pemerintah punya solusi agar rakyat miskin tidak semakin susah.
"Saya amati, untuk Indonesia, masyarakat mulai terdampak. Cegah jangan sampai makin cemas, kehilangan trust dan hidupnya makin susah. Menurut saya, manajemen krisis harus diberlakukan. Jangan underestimate dan jangan terlambat. Apalagi pasar dan pelaku ekonomi mulai cemas," lanjut SBY.
Namun demikian, SBY merasa yakin jika pemerintah punya jalan keluar menangani gejolak ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Apalagi menurut SBY, di dalam pemerintah ada orang-orang yang paham tentang ekonomi. Karena itu dia meminta agar pemerintah bekerja solid dan efektif.
"Saat ini, yang diperlukan adalah kepemimpinan dengan direktif yang jelas, solusi, kebijakan dan tindakan yang cepat dan tepat serta dukungan semua pihak," kata SBY.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaHal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.
Baca SelengkapnyaMenurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaOJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaKestabilan ekonomi akan sulit dikembalikan jika sudah terganggu.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya