Tanggapi Survei Litbang Kompas, PDIP Akui Pemerintah Harus Perbaiki Kekurangan

Merdeka.com - Politikus PDIP, Muchamad Nabiel Haroen mengakui bahwa ada kekurangan terkait kinerja Jokowi-Ma'ruf di setahun pemerintahannya. Hal ini sebagai respons dari survei Litbang Kompas di mana lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

"Harus diakui, memang pemerintah belum sempurna, bahkan ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Beberapa kali saya sampaikan, pentingnya manajemen data yang terintegrasi, sekaligus juga dukungan atas inovasi dan pengembangan produk herbal dari rempah nusantara. Ini penting, agar kita bisa bangkit dan bersaing dengan negara lain,dengan produk khas," katanya, Rabu (21/10).

Nabiel kemudian mencermati angka survei Litbang Kompas dengan indeks kepuasan Jokowi-Ma'ruf 45,2% dan yang kurang puas 52,5%. Menurutnya, harus dilihat bahwa dalam survei tersebut ada margin of (moe) error 4,3%.

"Itu (moe) angka yang cukup tinggi, dan memungkinkan persepsi yang sebaliknya. Jadi, ini angka yang masih bisa dikatakan seimbang, dan bisa berbalik secara drastis. Terlebih, ketika pemerintah mengejar vaksin untuk warga, ini akan sangat membantu," ucapnya.

Nabiel menuturkan, bahwa pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan warga. Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pun diawali dengan semangat tinggi dan gairah besar karena konsolidasi lintas kelompok yang sebelumnya terfragmentasi dalam Pilpres.

"Namun, awal tahun 2020, pandemi menghantam, dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan beragam tantangan. Tapi, pemerintah tetap sekuat tenaga bekerja untuk rakyat," ucap Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Nabiel menambahkan, kondisi pandemi terjadi secara global, tidak hanya menghantam Indonesia. Dia bilang, pandemi global berpengaruh pada berbagai sektor. Bahkan, negara-negara besar juga menghadapi tantangan yang sulit.

"Indonesia beruntung karena iklim gotong royong yang masih terjaga. Meski, di sisi lain, pandemi masih belum surut, menjadi catatan penting bagi pemerintah. Namun, pelbagai program percepatan telah dilakukan, di antaranya dengan penguatan infrastruktur kesehatan, stimulus ekonomi dan pengadaan vaksin," pungkasnya.

Diberitakan, Litbang Kompas merilis survei tepat setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah dilantik. Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Responden ditanya 'Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir ini?' Hasilnya ialah Sangat puas 5,5 persen , Puas 39,7 persen, Tidak puas 46,3 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen dan tidak tahu 2,3 persen.

Artinya, bila dikelompokkan ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5 persen tidak puas.

Survei Litbang Kompas juga menanyakan tingkat kepuasan hal Perekonomian, Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Sosial di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dari sisi Perekonomian hasilnya adalah Sangat puas 2,3 persen, Puas 40,3. persen, Tidak puas 49,7 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen, dan Tidak tahu 1,5 persen.

Selanjutnya, untuk Politik dan keamanan hasilnya Sangat puas 2,1 persen, Puas 42 persen, Tidak puas 46,7 persen, Sangat tidak puas 6 persen, dan Tidak tahu 3,2 persen.

Kemudian, di bidang Penegakan hukum hasilnya adalah Sangat puas 2,1 persen Puas 30,2 persen, Tidak puas 54,4 persen, Sangat tidak puas 10,2 persen, Tidak tahu 3,1 persen.

Terakhir, dari segi Kesejahteraan sosial hasilnya Sangat puas 3,4 persen, Puas 48,8 persen, Tidak puas 41 persen, Sangat tidak puas 5,5 persen dan Tidak tahu 1,3 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.