Follow
Tangkal Radikalisme, BPIP Minta Wawasan Pancasila Masuk dalam Tes CPNS
Merdeka.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai perlu adanya soal tentang wawasan kebangsaan khususnya Pancasila dalam tes penerimaan CPNS. Hal itu mengingat sejumlah PNS yang belakangan ini ketahuan terpapar paham radikalisme.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Haryono mengatakan tes tersebut sudah dilakukan pada tahun lalu.
"Itu mulai semester kemarin tahun yang lalu kan sudah ada. Dan itu kan menarik yang lulus wawasan kebangsaan itu enggak lebih dari 20 persen. Berarti kan 80 persen pelamar CPNS itu enggak paham tentang minimal paham pengetahuan apalagi perilaku (wawasan kebangsaan tentang Pancasila)," kata Haryono di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Rabu (16/10).
-
Siapa yang membantu BPIP dalam kegiatan ini? Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk Amal Pancasila: Aksi nyata membangun keadilan bagi anak pinggiran kali code.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Apa fokus utama diskusi BPIP? Tema diskusi yakni 'Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara' dan berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Siapa yang memimpin BPIP? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Siapa yang membentuk BPS-KNP? Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946).
Menurut dia, inilah tantangan bersama. Sehingga BPIP harus bersinergi dengan kementerian lain.
"BPIP harus bersinergi dengan kementerian lembaga lain untuk mengarusutamakan Pancasila itu," tutur Haryono.
Selain itu, masih kata dia, di dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila juga harus sudah diajarkan dari tingkatan PAUD.
"Kita juga kerja sama dengan Kemendikbud maupun Kemenristekdikti agar Pancasila mulai diajarkan sejak PAUD sampai dengan perguruan tinggi," katanya.
Reporter: Putu Merta
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik
Baca Selengkapnya
Pancasila menjadi penting dibumikan khususnya bagi para generasi muda guna mencegah intoleransi
Baca SelengkapnyaPancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Dengan Pancasila seluruh hajat hidup masyarakat berbeda latar belakang diwadahi untuk hidup dalam kerukunan.
Baca Selengkapnya
Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus diberikan secara bergotong royong
Baca Selengkapnya
Perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah
Baca Selengkapnya
BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Baca Selengkapnya
Kepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
'Namun kita harus terlebih dahulu mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia'
Baca Selengkapnya
Prof Yudian mengaku, sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh
Baca Selengkapnya
Wakil BPIP Berpesan Pancasila tetap jadi pilar utama pendidikan di universitas.
Baca Selengkapnya
perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman dan pentingnya Ideologi Pancasila kepada masyarakat, terutama tentang pentingnya ekonomi Pancasila.
Baca Selengkapnya