Tantowi akui keberanian Jokowi soal hukuman mati dan kapal asing
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengakui keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal eksekusi terpidana mati kasus narkoba dan membuat efek jera kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Menurut Tantowi, dua prestasi itu perlu diacungi jempol.
"Dari sisi penegakan hukum ada dua yang patut dipuji salah satunya soal peledakan kapal di mana pemerintah sangat tegas terhadap negara tetangga," kata Tantowi dalam evaluasi 100 hari kinerja Jokowi-JK di Kantor LSI Jakarta, Senin (2/2).
Selain soal kapal asing, Tantowi mengapresiasi langkah berani Jokowi dalam eksekusi terpidana mati kasus narkoba. Tantowi yakin, eksekusi mati itu akan membuat efek jera pada pengedar narkoba.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Kemudian di penegakan hukuman terhadap pengedar narkoba sudah menunjukkan taringnya efek gentar siapapun mencoba membawa narkoba masuk. Kita patut bersyukur," ujarnya.
Namun Tantowi mengkritisi Jokowi soal penanganan kisruh Polri dengan KPK. Sebab lebih dari sepekan persoalan tersebut tak kunjung selesai. Jika tak segera diselesaikan, maka akan mengganggu proses pemberantasan korupsi.
"Komitmen pemerintah sudah bagus. Meski ada kisruh ini sedikit mengganggu. Memang itu prerogatif presiden tetapi jika ingin menunjukkan aparat hukum di mana ibarat kata tugasnya membersihkan kotoran ya jangan gunakan sapu kotor," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, Jokowi merupakan sosok mampu mengambil keputusan secara tegas dan berani, meski seringkali menghadapi pelbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca Selengkapnya