Tanya kesiapan rumah DP Rp 0, DPRD DKI akan panggil Dinas Perumahan
Merdeka.com - DPRD DKI bakal memanggil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI dan pengembang proyek rumah susun (rusun) DP Rp 0. Anggota Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga mengungkapkan, pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi terhadap pembangunan hunian bertingkat tersebut.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penjelasan terhadap kesiapan dan pelaksanaan program DP Rp 0 sangat diperlukan. Sehingga warga yang berminat membeli rusun tersebut tidak dirugikan di kemudian hari, karena program ini digulirkan tanpa ada adanya koordinasi dengan DPRD DKI.
"Tidak kita pungkiri masih banyak warga yang bertanya-tanya tentang regulasi dan mekanisme terhadap program ini. Karenanya kami ingin memanggil dan meminta penjelasan instansi terkait," katanya di DPRD DKI, Selasa (13/2).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Kenapa PDRI dibentuk? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Dia menjelaskan, salah satunya menyangkut regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan rusun DP Rp 0 ini. Regulasi ini diungkapkannya sangat penting untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa apa pembangunan rumah Dp Rp 0 tidak melanggar aturan.
Hal lain yang ingin diperjelas ialah mekanisme pembayaran yang dibebankan warga. Pasalnya sistem pembayaran yang dilakukan ini berjangka panjang. "Kalau seandainya di tengah jalan cicilan itu macet bagaimana mekanisme dan konsekuensinya untuk warga. Semua harus jelas," tegas Pandapotan.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan ground breaking pembangunan rumah Rp 0 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1) lalu. Rumah DP Nol Rupiah ini berupa rumah susun sederhana milik (Rusunami) dan dibangun di lahan seluas 1,4 hektare milik Pemprov DKI Jakarta.
Program ini menjadi salah satu dari 23 janji kampanye Anies-Sandiaga saat Pilkada DKI lalu. Saat itu keduanya berjanji akan membuat rumah DP Rp0 untuk kalangan tidak mampu dan dalam bentuk rumah tapak bukan rumah susun. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Pembangunan Sarana Jaya ditunjuk menjadi pengembang proyek tersebut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaDPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya