Target bongkar muat yang diminta Jokowi masih jauh dari Singapura

Merdeka.com - Ketua Umum Indonesian National Shipowner Association (INSA), Carmelita Hartoto mempertanyakan apakah para pelaku pemerasan dan gratifikasi bongkar muat barang (dwelling time) itu apakah sudah mendapat gaji layak dari negara atau belum. Jika sudah gaji layak tapi korup, mereka pantas dijatuhi hukum penggal.

"Intinya sekarang harus kembali melihat apakah pendapatan di Kementerian cukup gak sih. Kita juga gak bisa menyalahkan begitu saja. Kalau sudah mendapat gaji layak mungkin harus dipenggal kayak di Jepang," kata Carmelita di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/8).

Di sisi lain Carmelita berharap agar Kemenhub harus mengordinir atau menjadi komando satu atap di pelabuhan. Jika hal itu terjadi maka otoritas pelabuhan diperkuat dengan merumuskan permasalah yang ada di situ.

"Kalau semuanya merasa punya kekuatan, merasa berperan, susah. Siapa yang mengordinir?" tanya Carmelita.

Menurutnya terkait kasus dwelling time tak hanya harus dibongkar dari sisi tindak pidana korupsi. Sebab bagi Carmelita permasalahan utamanya terletak pada kekuatan koordinasi satu atap di pelabuhan.

Carmelita juga mengungkapkan bahwa negara kita masih terbelakang dalam menetapkan dwelling time. Jika di Singapura ditetapkan maksimal 1 hari, sedangkan Malaysia 2 hari. Di Indonesia sendiri permintaan Presiden Jokowi hanya 4,7 hari saja.

"Kalau belum bisa copy paste aja deh peraturan yang ada di Singapura. Karena kita harus cepat. Kita harus segera bersaing dengan negara lain," tandasnya.

Carmelita juga menegaskan sejauh ini kerugian dwelling time dan perizinan, sekitar 30 persen. Dari perizinan daratnya setiap kapal masih dikenai perizinan mulai dari tracklingnya, warehouse, dan sebagainya.

"Saya berharap Jokowi menunjuk atau mengeluarkan Inpres atau Perpes kepada Kemenhub untuk mengoordinasikan instansi terkait, agar dwelling time bisa sesuai dengan keinginan," tegasnya. (mdk/hhw)