Follow
Tarif dukun politik dari Rp 100 juta sampai Rp 1 triliun
Merdeka.com - Berdasarkan data KPU, sedikitnya ada 6.607 caleg yang bertarung memperebutkan 560 kursi DPR. Belum ditambah caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bagi incumbent atau caleg populer, tak perlu bersusah payah memperkenalkan diri. Namun bagi caleg pendatang baru, kerja keras sangat dibutuhkan.
Peluang ini yang ditangkap para 'dukun politik'. Mereka menawarkan cara alternatif agar para caleg yang kurang percaya diri, bisa menarik para pemilih saat Pemilu 2014 digelar.
Seperti yang ditawarkan oleh Dr KH Desembrian Rosyady S.Ag, SH, SE, MM, MBA. Melalui pamflet, dia menawarkan jasanya. Tak hanya bagi caleg, para calon kepala daerah juga bisa menggunakan jasanya.
-
Siapa yang boleh tidak puasa? Meskipun hukum puasa Ramadhan adalah wajib, namun ada golongan orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan ibadah puasa Ramadhan.
-
Siapa yang disarankan untuk tidak berpuasa? 'Biasanya kalau risikonya sangat tinggi tidak disarankan berpuasa atau intermittent fasting. Apalagi bagi yang kondisi diabetesnya belum terkontrol,' ungkap Martha.
-
Siapa yang boleh tidak shalat Jumat? Menurut madzhab Syafi'i, diperbolehkan untuk meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah untuk merawat orang sakit yang dekat, baik yang tidak memiliki orang yang merawatnya, maupun yang memiliki orang yang merawatnya, tetapi orang sakit merasa nyaman dengannya sehingga akan merasa sakit jika ditinggal.'
-
Siapa yang tidak wajib sholat Jumat? 'Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim kecuali empat orang. Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit,' (HR Abu Daud dengan sanad sesuai standar syarat Bukhari dan Muslim).
-
Kenapa pria itu berpuasa makan? Angus Barbieri, seorang pria kelahiran 1939 asal Skotlandia mengalami obesitas parah yang hampir merenggut nyawanya. Dia terlau doyan makan. Pada usia 27 tahun, Barbieri memiliki berat badan mencapai 206,8 kg.
-
Kenapa puasa tidak selalu harus serius? Namun, sebenarnya puasa tidaklah selalu serius, karena dalam menjalani ibadah ini, kita juga bisa merasakan kebahagiaan dan keceriaan.
"Untuk caleg tingkat kabupaten/kota Rp 100 juta, tingkat provinsi Rp 200 juta. Untuk DPR pusat Rp 300 juta," kata Desembrian ketika dihubungi merdeka.com, Senin (16/9).
Tarif lebih tinggi dipatok untuk calon kepala daerah. Untuk bupati atau wali kota, mahar yang harus disediakan Rp 2 miliar, sedangkan untuk calon gubernur, minimal Rp 5 miliar, tergantung wilayahnya.
Sementara untuk para calon presiden, Desembrian memasang tarif yang luar biasa tinggi. "Untuk capres Rp 1 triliun," ujarnya.
Desembrian mengaku sudah berpraktik sejak tahun 1997 di Jakarta. Dia mengklaim, banyak politisi dan calon kepala daerah yang sukses dikawalnya.
"Tapi saya tidak bisa bilang siapa saja. Itu kan rahasia saya dan klien saya," kelitnya.
Dia menjelaskan, bagi para calon klien, mereka diminta menyetorkan nama, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dapil, partai, hingga alamat rumah mereka. Kemudian dia melakukan ritual untuk menghitung peluang sang calon klien tersebut.
"Dalam tujuh hari, saya akan berikan jawaban apakah dia bisa lanjut atau tidak. Kalau misalkan jawabannya dia gak bisa lanjut, terserah dia. Kalau dia mau lanjut berarti harus menyiapkan syaratnya," ujar Desembrian.
Pria yang mengaku lahir di Malang ini mengungkapkan, sang klien tidak perlu melakukan ritual khusus seperti berpuasa dan lain-lain. "Untuk yang muslim cukup membaca ayat tertentu dari Alquran. Sisanya saya yang mengerjakan," ujarnya.
Namun Desembrian enggan mengungkapkan ritual apa saja yang dilakukan. "Insya Allah pasti jadi," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.
Baca Selengkapnya
Ustaz Solmed memberikan penjelasan mengenai honorarium yang diterimanya saat memberikan ceramah.
Baca Selengkapnya
Generasi muda mengeluh kepada dukun muda karena merasa memiliki beban kehidupan yang sama.
Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pajak natura atau kenikmatan tidak berdampak pada gaji bersih atau take home pay pekerja golongan kelas bawah.
Baca Selengkapnya