Tarif urus BPKB naik, bukti pemerintah kalap cari sumber pendapatan

Merdeka.com - Awal tahun 2017, masyarakat dihadiahkan penaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB bagi kendaraan roda dua dan empat. Hal itu dinilai, Direktur Indonesian Tax Care (INTAC) Basuki Widodo bukti pemerintah tengah 'kalap' dalam mencari sumber pendapatan.

"Kita tahu masyarakat sudah berat, dari kebutuhan pokok yang namanya sekolah pendidikan kesehatan semua naik, tapi pemerintah terlalu kalap mencari sumber-sumber dari anggaran,' ujar Basuki dalam diskusi di Kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

Seharusnya, lanjut Basuki, pemerintah memperbaiki pelayanan surat kendaraan bermotor di institusi kepolisian sebelum menaikkan tarif. "Bagaimana namanya ada pungutan di luar itu terus berjalan, hal-hal seperti ini seharusnya diperbaiki, buka menaikkan," tegasnya.

Selain itu, basuki menilai jika kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB tidak memiliki grand design yang jelas.

"Kita lihat rapuhnya dua hal, pertama sistem pajak tidak memiliki grand design, kedua tidak mengarah pada cita-cita bangsa, tidak berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan. Hal ini yang membuat sangat rapuh," jelasnya.

Contoh serupa adalah penerapan tax amnesti. Program pengampunan pajak pemerintah terkesan memukul rata seluruh wajib pajak baik yang patuh hingga penggelap pajak. Basuki menilai aturan ini sangat tidak adil dan diulangi kembali dalam kebijakan kenaikan tarif surat kendaraan ini.

"TA (Tax Amnesty) sebagai contoh, gimana kebijakan TA memukul rata seluruh wajib pajak, baik yang patuh maupun tidak patuh, di berikan 2 persen. Ini tidak memenuhi prinsip-prinsip perpajakan. Ada ketidakadilan, nah menurut saya hal-hal seperti ini merupakan pelajaran yang perlu kita kaji dan perlu kita hati-hati. Tapi ternyata untuk terkait pajak kendaraan dan sebagainya diulang lagi, menurut saya ini tidak adil," terangnya.

Apalagi pihak kepolisian mengakui bahwa pelayanan pengurusan surat kendaraan bermotor masih buruk. Kemudian, antrean pengurusan surat kendaraan masih rawan terjadi pungutan liar.

"Di kepolisian sendiri banyak yang mengakui bagaimana pelayanan masih buruk, antrean supaya dipangkas, uang-uang yang diberikan untuk oknum agar antrean dipercepat," tambah dia.

Menurutnya, aturan ini semakin membuat beban hidup masyarakat bertambah. Mulai dari kenaikkan tarif dasar listrik, BBM dan sekarang pengurusan surat kendaraan bermotor.

"Sekarang hampir dari listrik BBM semua harus naik, misal tax amnesty, pemerintah bisa mengejar wajib pajak-pajak yang nakal. Tax amnesti seharusnya tax amnesty menyasar wajib pajak yang nakal, tapi dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan sama rata, baik yang patuh. Akhirnya mereka berpikir ngapain saya harus patuh," pungkasnya.