Taruna Akmil dipukuli praja IPDN, ini kata Panglima TNI
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, sudah mendengar insiden pemukulan terhadap taruna akmil oleh praja IPDN. Dia menyerahkan kasus pemukulan itu pada Kementerian Dalam Negeri.
Informasi yang dia terima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedang menyelidiki kasus tersebut.
"Sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Jenderal Gatot di Mabes TNI AU, Jakarta, Senin (30/11).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Bagaimana IDI menanggapi kasus pemalakan? 'Harusnya tidak ada,' kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/9).Namun demikian, Slamet mengaku belum ada laporan yang masuk ke dalam IDI perihal adanya biaya ilegal dari kasus kematian dokter Aulia.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
Saat disinggung apakah ada kerjasama kembali antara Akademi Militer dengan IPDN, dia menjawab diplomatis. Dia menegaskan kasus tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo juga telah menunjuk tim kecil untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi kepada rektor, wakil rektor dan beberapa pejabat pengasuh.
"Dalam waktu 3 hari kerja harus ada laporan kepada Mendagri/tim," katanya dalam pesan singkat, Senin (30/11).
Menurutnya, tim kecil tersebut beranggotakan sejumlah orang, yakni; Ketua Dr Yuswandi, anggota; Prof Zudan, Mayjen TNI Sudarmo, Prof Djohermansyah, Dr Hasibuan, Sigit SH karo hukum, 2 orang staf ahli Mendagri, dan Kapuspen.
Sebelumnya, diduga penganiayaan kembali terjadi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Para praja tersebut diduga memukuli dua taruna akademi militer (akmil) asal Magelang, Jawa Tengah, yang sedang melakukan program kunjungan taruna 2015.
Peristiwa tersebut terjadi pada 19 November 2015. Saat itu salah satu taruna akmil berpangkat sersan bergabung dengan praja IPDN yang berasal dari daerah yang sama, Malang, Jawa Timur. Sersan taruna berinisial UDP mengajak rekannya Sersan taruna R.
Kedua taruna Akmil dibawa ke lorong dekat lemari baju. Kontak fisik pun terjadi di sini. Sersan taruna UDP dipukul di bagian dada kiri dan ulu hati. Sedangkan sersan taruna R di bagian ulu hati sebanyak dua kali.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pangdam mengatakan kejadian itu harusnya tidak perlu terjadi di tengah upaya menyelesaikan konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaBelum diketahui apa motif dari dua anggota tersebut yang ikut dalam aksi penyerangan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Dedi kedatangan mereka ke Polrestabes Medan telah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat intimidasi saat rapat internal partai di Palu.
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaIa menegaskan, meski adanya ratusan ribuan prajurit TNI, pihaknya tetap melakukan evaluasi jika ada kasus yang melibatkan anggota.
Baca SelengkapnyaKejadian itu dipicu karena salah paham antara prajurit TNI dengan personel Polri.
Baca SelengkapnyaPanglima perintahkan dua jenderal periksa anggota TNI yang geruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca Selengkapnya