TB Hasanuddin minta KPK usut calon atau kepala daerah yang tersangkut korupsi
Merdeka.com - Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkapkan kepada masyarakat terkait pejabat dan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.
Calon yang diusung PDIP itu bahkan meminta lembaga antirasuah melanjutkan temuan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau calon kepala daerah ke tahap penyidikan.
"Saya kira KPK diteruskan saja kalau memang punya bukti yang kuat. Saya sepakat dilanjutkan menjadi penyidikan," kata TB saat ditemui di DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (9/3/2018).
-
Bagaimana MK memutuskan soal pengalaman kepala daerah? 'Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,' kata Ketua MK Anwar Usman.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Langkah KPK disebut sebagai langkah serius dalam memberantas korupsi. Ia menilai, koruptor tidak boleh diberikan kesempatan untuk kembali menjadi kepala daerah.
"Untuk apa kalau sudah koruptor harus jadi kepala daerah lagi," tegasnya.
Ia pun mengimbau seluruh pihak memberikan dukungan yang sama. Terkait calon ada sejumlah petahana yang berpotensi jadi tersangka dianggap tidak akan mengganggu perjalanan Pilkada.
"Proses hukum itu harus tetap berjalan," tegasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo menyampaikan tersangka Korupsi yang berasal dari kalangan calon kepala daerah atau peserta Pilkada 2018 tinggal menunggu diumumkan. Dia menyampaikan beberapa peserta Pilkada berpotensi menjadi tersangka dalam kasus yang ditangani KPK.
"Beberapa peserta Pilkada, most likely (90 persen) akan menjadi tersangka. Artinya 90 persen itu, terhadap beberapa calon tadi, penyelidikan sudah dilakukan lama," terangnya dalam pesan yang dikirimkan kepada merdeka.com, Kamis (8/2) malam.
Selain penyelidikan, tahapan ekspose atau gelar perkara telah dilakukan di hadapan pimpinan KPK. Pihaknya sebagai pimpinan juga telah menyetujui agar kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.
"Tinggal 10 persen itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan
Baca SelengkapnyaRohidin Mersyah tengah berkontestasi di Pilkada 2024. Dia berpasangan dengan Meriani.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaIda menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan menegaskan agar Rohidin Mersyah menghormati hukum yang sedang berjalan.
Baca SelengkapnyaNasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menyingung salah satu kadernya, yaitu Ketua DPP Golkar Bengkulu Rohidin Mersyah yang tertangkap OTT KPK
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca SelengkapnyaBobby pun berpesan kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk tidak melakukan korupsi.
Baca Selengkapnya