Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TB Hasanuddin minta KPK usut calon atau kepala daerah yang tersangkut korupsi

TB Hasanuddin minta KPK usut calon atau kepala daerah yang tersangkut korupsi TB Hasanuddin. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkapkan kepada masyarakat terkait pejabat dan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Calon yang diusung PDIP itu bahkan meminta lembaga antirasuah melanjutkan temuan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau calon kepala daerah ke tahap penyidikan.

"Saya kira KPK diteruskan saja kalau memang punya bukti yang kuat. Saya sepakat dilanjutkan menjadi penyidikan," kata TB saat ditemui di DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (9/3/2018).

Langkah KPK disebut sebagai langkah serius dalam memberantas korupsi. Ia menilai, koruptor tidak boleh diberikan kesempatan untuk kembali menjadi kepala daerah.

"Untuk apa kalau sudah koruptor harus jadi kepala daerah lagi," tegasnya.

Ia pun mengimbau seluruh pihak memberikan dukungan yang sama. Terkait calon ada sejumlah petahana yang berpotensi jadi tersangka dianggap tidak akan mengganggu perjalanan Pilkada.

"Proses hukum itu harus tetap berjalan," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo menyampaikan tersangka Korupsi yang berasal dari kalangan calon kepala daerah atau peserta Pilkada 2018 tinggal menunggu diumumkan. Dia menyampaikan beberapa peserta Pilkada berpotensi menjadi tersangka dalam kasus yang ditangani KPK.

"Beberapa peserta Pilkada, most likely (90 persen) akan menjadi tersangka. Artinya 90 persen itu, terhadap beberapa calon tadi, penyelidikan sudah dilakukan lama," terangnya dalam pesan yang dikirimkan kepada merdeka.com, Kamis (8/2) malam.

Selain penyelidikan, tahapan ekspose atau gelar perkara telah dilakukan di hadapan pimpinan KPK. Pihaknya sebagai pimpinan juga telah menyetujui agar kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Tinggal 10 persen itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," pungkasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada, Cak Imin: Masukan Penting Agar Berhati-Hati
Mahfud Sebut KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada, Cak Imin: Masukan Penting Agar Berhati-Hati

Cak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan

Baca Selengkapnya
Terjerat Kasus Korupsi, Cagub Bengkulu Rohidin Masih Bisa Dicoblos di Kertas Suara
Terjerat Kasus Korupsi, Cagub Bengkulu Rohidin Masih Bisa Dicoblos di Kertas Suara

Rohidin Mersyah tengah berkontestasi di Pilkada 2024. Dia berpasangan dengan Meriani.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi

Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Capim Ini Usul Pimpinan KPK Langgar Kode Etik Tak Boleh Pimpin Lembaga Lain
Capim Ini Usul Pimpinan KPK Langgar Kode Etik Tak Boleh Pimpin Lembaga Lain

Ida menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal Budi Gunawan Respons Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK Tapi Nyalon di Pilkada
VIDEO: Jenderal Budi Gunawan Respons Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK Tapi Nyalon di Pilkada

Budi Gunawan menegaskan agar Rohidin Mersyah menghormati hukum yang sedang berjalan.

Baca Selengkapnya
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024

NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Bahlil Kader Golkar Banyak Ditangkap KPK
VIDEO: Curhat Bahlil Kader Golkar Banyak Ditangkap KPK "Kami Hormati, Tak Ada Salahkan Presiden"

Bahlil Lahadalia menyingung salah satu kadernya, yaitu Ketua DPP Golkar Bengkulu Rohidin Mersyah yang tertangkap OTT KPK

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sekjen PKB Protes, Caleg sudah Dipecat Masih Ditetapkan oleh KPU
Sekjen PKB Protes, Caleg sudah Dipecat Masih Ditetapkan oleh KPU

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.

Baca Selengkapnya
Respons Bobby Diingatkan Kaesang Tak Tambah Daftar Panjang Wali Kota Medan yang Korupsi
Respons Bobby Diingatkan Kaesang Tak Tambah Daftar Panjang Wali Kota Medan yang Korupsi

Bobby pun berpesan kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk tidak melakukan korupsi.

Baca Selengkapnya