TB Hasanuddin Sebut Tak Ada Aturan Calon Panglima TNI Harus Giliran Matra

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyebut, masih ada waktu bagi Presiden Jokowi memberi surpres ke DPR terkait calon Panglima TNI. Menurutnya, waktu yang ada tidak mepet selama masa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto belum pensiun.

"Lahirnya (Hadi) tanggal 8 November 1963, kemudian berarti pensiunnya tanggal 1 Desember menurut aturannya. Jadi menurut aturan per 1 Desember itu beliau pensiun," katanya saat dihubungi, Rabu (15/9).

Menurutnya, masih ada waktu bagi DPR RI untuk mengurus calon Panglima TNI meski tanggal 7 Oktober 2021 nanti memasuki masa reses. TB berharap, 20 hari sebelum tanggal 1 Desember sudah ada panglima TNI yang baru.

"Seharusnya kalau memang supaya terkejar, reses itu kan mulai tanggal 7 Oktober, ya sebetulnya kalau 7 Oktober sampai 7 November masih ada waktu, habis reses pun," kata dia.

"Kalau saya kapan saja bisa saja yang penting berharap 20 hari sebelum 1 Desember sudah harus bisa, sudah harus selesai," tambahnya.

Dia menambahkan, sampai sekarang belum ada surpres dari Presiden Jokowi ke DPR untuk calon Panglima TNI baru. TB menanggapi santai mengapa kepala negara belum menyetor nama calon Panglima.

"Belum waktunya juga (Panglima Hadi) pensiun gitu, kecuali kalau sudah mepet pensiun," ujarnya.

TB menambahkan, tiga calon yang ada dari tiga matra TNI yaitu kepala staf darat, laut, udara sudah memenuhi syarat. Dia bilang, tak ada ketentuan yang harus dilaksanakan bila secara urutan matra laut kini yang giliran jadi panglima.

"Kembali lagi hak prerogratif Presiden karena itu kebijakan politik beliau, tidak ada ketentuan, kan di situ (aturan) dapat bergilir. Kata 'dapat' itu boleh iya boleh tidak kan," ucapnya.

TB enggan mengungkap lebih jauh apakah Presiden Jokowi berkomunikasi ke partai politik pendukungnya dalam memilih calon panglima TNI. Soal Kasad Andika Perkasa yang dinilai jadi calon terkuat, PDIP terbuka asal memenuhi syarat.

"Saya kurang tahu, harus ditanya ke ketua parpolnya. Kalau Fraksi PDIP siapa saja, yang penting memenuhi persyaratan sesuai peraturan undang-undang," pungkasnya.