Tegasnya menteri-menteri Jokowi tolak minta maaf pada PKI

Merdeka.com - Pemerintah berkali-kali menegaskan tak bakal meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Para menteri Jokowi juga secara tegas menyampaikan Presiden Jokowi tak perlu minta maaf.

Seperti Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dia mengatakan pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada keluarga korban PKI. Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia.

"Maaf, kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masak yang dibunuh dan diberontakin minta maaf," kata Ryamizard saat acara silaturahmi dengan media massa di kantornya, Jakarta.

"Sama saja saya, saya digebukin, babak belur, lalu saya minta maaf. Yang benar saja," cetus mantan Kasad ini.

Menurutnya, pemerintah tak akan maju jika selalu mengurusi masa lalu yang tak akan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, sejarah lebih baik dijadikan pelajaran untuk bangsa.

"Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Minta maaf berarti salah, lalu minta ganti rugi, lalu apa? Tidak selesai. Kita sudah menduga seperti itu. Kita sudah membangun jangan dikotori seperti itu. Yang sudah-sudah, jadi pelajaran bagi kita," kata dia.

Lebih jauh, dia akan melaporkan ide gagasan pemerintah tak perlu minta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal pemerintah tak pernah menaruh dendam kepada korban-korban PKI.

"Ini memberontak, membunuh, masak meminta kita minta maaf. Sudahlah, kita salaman, kita bekerja untuk negara kita. Jadi masih meninggalkan dendam. Kalau orang beragama, bagi bapak kita, kita adalah orang yang paling disayangi. Kalau dia salah, maaf itu cukup," tegas dia.

Dia mencontohkan bagaimana sikap seorang anak yang biarpun orang tuanya melakukan kesalahan terhadap dirinya, namun tetap tidak menyimpan dendam, dan memaafkan. Rasa itu, katanya muncul karena kecintaan anak terhadap orang tuanya.

"Jadi keluarga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus berpikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita," katanya.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah belum ada rencana untuk meminta maaf soal peristiwa PKI. Namun demikian, Luhut mengaku bila saat ini konsep rekonsiliasi atas kasus PKI sedang dikaji.

"Ndak ada pikiran sampai situ, barusan saya bicara dengan presiden kita tidak ada pikiran sampai minta maaf minta maaf mengenai masalah peristiwa PKI," kata Luhut di Istana, Jakarta.

Luhut menegaskan, pemerintah saat ini sedang merumuskan bagaimana rekonsiliasi terhadap beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Yes, itu yang kita lakukan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya," tegasnya.

Menurut Luhut, format konsep rekonsiliasi yang pas akan diselaraskan dengan cara-cara ke-Indonesiaan. Luhut menambahkan, korban dari peristiwa G30S PKI itu bukan hanya dari simpatisan PKI.

"Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban, jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf)," tutup Luhut. (mdk/bim)