Tegasnya pemerintah RI tolak intervensi Turki soal sekolah

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia menolak permintaan pemerintah Turki menutup sejumlah sekolah di tanah air yang dituding berafiliasi dengan organisasi teroris Fethullah Gulen. Pemerintah Turki meyakini Fethullah Gulen sebagai tokoh di balik kudeta atas pemerintahan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan beberapa waktu lalu.

Pemerintah Turki menyebut sekolah Kharisma Bangsa, Pribadi Bilingual School, hingga Sekolah Kesatuan Bangsa menginduk pada Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD). Dalam keterangan kedutaan pemerintah Turki, induk yayasan ini dikelola oleh jaringan Hizmet binaan Gulen.

Sejak tiga tahun lalu pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan menyatakan Gerakan Hizmet dan semua anak organisasinya sebagai jaringan teroris. Kendati demikian banyak negara, termasuk Indonesia, belum mengadopsi sikap serupa dengan pemerintah Turki.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tudingan pemerintah Turki sejumlah sekolah di tanah air berafiliasi dengan organisasi teroris Fethullah Gulen sangat konyol. Muhadjir memastikan sekolah di Indonesia tidak ada terafiliasi dengan gerakan teroris Turki.

"Dituduh sarang teroris konyol sekali itu tuduhan-tuduhan. Enggak ada sama sekali tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda teror di sana (sekolah yang dituding terafiliasi dengan Gulen), nggak ada itu," kata Muhadjir di Galeri Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri.

Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen. Kedubes Turki sekarang meminta Indonesia bersolidaritas untuk ikut menutup sekolah-sekolah PASIAD.

"Langkah menutup sekolah-sekolah sejenis sudah dilakukan oleh negara-negara mitra Turki, di antaranya oleh Yordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger," tulis Kedubes Turki di situs resminya.

Muhadjir membantah tudingan adanya kucuran dana dari Gulen untuk pengelolaan dan operasional sekolah-sekolah tersebut. Muhadjir mengatakan, sejumlah sekolah yang dituding terkait dengan Gulen tersebut menjalankan kegiatan belajar mengajarnya dengan biaya dari para orangtua.

"Itu tidak ada uang dari Turki ke sini, siswa bayarnya mahal kok. Malah mungkin uang sini dibawa ke Turki itu," tandasnya.