Teguran keras Jokowi untuk Samad dan Wakapolri biar kapok

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri sekaligus Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat (24/1) kemarin. Jokowi menegur kedua petinggi lembaga tersebut terkait konflik yang makin memanas di antara keduanya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Jokowi menginstruksikan agar pimpinan KPK dan Polri menjernihkan suasana, melakukan hukum secara benar sesuai Undang-undang yang berlaku, tidak menginginkan adanya gesekan antara 2 institusi.

"Tidak (marah). Beliau sudah tegas menyatakan itu tadi. Beliau menanyakan kenapa hal ini harus terjadi seperti ini? Artinya kedua-duanya kan nih ya. Beliau minta itu tadi, tolong supaya bisa berkomunikasi dengan baik," kata Tedjo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (24/1).

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Jokowi kepada Samad dan Komjen Badrodin Haiti:

Jokowi bilang KPK jangan merasa seperti manusia setengah dewa

Presiden Joko Widodo menegur keras ketua KPK Abraham Samad di Istana Negara beberapa saat, sebelum melakukan konferensi pers terkait kericuhan yang terjadi antara KPK dan Polri. Dalam pertemuannya antara Ketua KPK, Wakapolri, dan Meko Polhukam, Jokowi meminta kepada KPK untuk tunduk kepada perintah Kepala Negara."Kepada Ketua KPK, Jokowi bilang KPK jangan merasa seperti manusia setengah dewa yang tidak bisa disentuh dan tidak mau tunduk kepada perintah Kepala Negara," ujar salah satu pejabat yang melihat peristiwa tersebut.Diingatkan oleh Jokowi kepada Ketua KPK bahwa penanggung jawab tertinggi di NKRI adalah Kepala Negara. Sehingga secara hukum, siapapun yang membangkang terhadap perintah Kepala Negara itu bisa dituntut secara Pidana.

Abaraham Samad tampak kecut ditegur Jokowi

Ketua KPK Abraham Samad terlihat kecut usai mendapat teguran keras dari Presiden Joko Widodo terkait kericuhan yang terjadi antara KPK dan Polri. Samad yang diminta menjelaskan perihal status tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, justru lebih memilih merahasiakan."Saat itu Ketua KPK AS ( Abraham Samad) menolak menjelaskan ke Jokowi sebagai Kepala Negara soal kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Komjen BG sehingga dinyatakan sebagai tersangka," ujar salah satu pejabat istana yang melihat kejadian tersebut.Oleh AS dijawab: Itu rahasia KPK dan tak seorang pun boleh tahu sebelum sidang Pengadilan.Jokowi bilang: Bila itu menyangkut Kepentingan Bangsa, Negara dan Rakyat, maka tidak boleh ada rahasia yang disembunyikan terhadap Kepala Negara."Semua tindakan KPK tidak boleh menyimpang dari Tata Kelola Kenegaraan. Jadi KPK tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Kalau Ketua KPK saya tindak akibat pembangkangan ini, itu bisa berakibat kemerosotan moral terhadap KPK. AS tampak kecut mendengar ancaman Jokowi tersebut," kata pejabat itu.

Jokowi: Jangan mentang-mentang punya senjata Polri bergerak seenaknya

Selain Abraham Samad, Presiden Joko Widodo juga meluapkan kekesalannya kepada Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Jokowi menegaskan kepada Badrodin agar jangan mentang-mentang punya senjata dan kekuasaan bisa berlaku sewenang-wenang. Apalagi bergerak sendiri tanpa koordinasi."Jangan mentang-mentang Kepolisian punya pasukan dan punya senjata serta ada di bawah Presiden lantas para Jenderal di bawah Kabareskrim dan di bawah Kapolri bisa bertindak seenaknya menangkap Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tanpa pemberitahuan kepada Kapolri, apalagi terhadap Presiden. Itu jelas melanggar Tatanan Kenegaraan kita," semprot Jokowi."Kalau para oknum Jendral itu saya tindak, pasti akan menimbulkan kemerosotan moral di kalangan kepolisian," kata Jokowi.

Jokowi kesal penangkapan BW tanpa koordinasi

Presiden Joko Widodo menyayangkan sikap kepolisian yang tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu saat melakukan penangkapan terhadap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto. Jokowi pun meluapkan kekesalannya kepada Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti."Jokowi mempertanyakan apakah Kepolisian tidak menyadari kalau Pengawal Pimpinan KPK itu dari TNI AD? Bisa dibayangkan kalau ada tindakan balasan dari para pengawal tersebut," kata seorang pejabat istana yang tak mau disebutkan identitasnya.Sumber tersebut mengatakan, atas tindakan yang dilakukan oleh Polri ada kemungkinan Jokowi akan kembali meletakkan institusi korps Bhayangkara tersebut di bawah kendali kementerian."Kasus ini menjadi alasan kuat untuk meletakkan Kepolisian di bawah Kementerian, bisa Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung, biar tindakan Polisi bisa lebih terkontrol," ucapnya saat membeberkan percakapan Jokowi kepada Badrodin Haiti."Plt Kapolri nampak kecut ditegur keras oleh Jokowi," kata pejabat tersebut.