Telegram ingin bernegosiasi cabut blokir, ini syarat dari Kapolri

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihak pembuat aplikasi percakapan Telegram akhirnya ingin bernegosiasi dengan pemerintah terkait pemblokiran aplikasi mereka. Polri tak masalah jika Telegram kembali dibuka.

"Pihak Telegram ingin bernegosiasi dengan pemerintah. Diwakili menko," kata Tito saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Namun, Polri memberikan syarat agar pihak Telegram agar diberi akses untuk melacak rencana teror. Hal ini penting untuk menjamin keamanan negara dari ancaman terorisme.

"Kami minta satu saja. Kalau dibuka kembali, fine. Tapi kita diberi akses melacak kelompok teroris. Khusus kita batasi akses kasus terorisme yang bahayakan keamanan negara," tegasnya.

Sebenarnya Polri dan Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan memblokir Telegram. Tito menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan terkait penanganan terorisme ke manajemen Telegram. Sayangnya, pihak Telegram tidak merespons.

"Tolong kami bisa diberi akses kalau sudah menyangkut urusan terorisme, keamanan, kami diberi akses untuk tahu siapa itu yang memerintahkan untuk ngebom, siapa itu yang menyebarkan paham radikal," ujarnya.

Akhirnya, pemerintah mengambil langkah memblokir Telegram karena kepentingan keamanan nasional. Setelah diblokir, kata Tito, pihak Telegram ingin bernegosiasi dengan pemerintah karena keuntungannya terganggu.

"Ya kalau enggak ditanggapi kita tetap, kita tutup. Bahwa ini lah provit oriented bagi mereka, ini market besar, penggunanya jutaan. Begitu kita tetap (blokir), mikir lah mereka," pungkasnya.