Telusuri harta Sekretaris MA, PPATK tunggu permintaan KPK

Merdeka.com - Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi target penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terungkapnya kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK menelusuri asal usul uang yang ditemukan saat menggeledah rumah dan ruang kerja milik Nurhadi.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf masih menunggu permintaan resmi dari KPK terkait kasus yang terjadi pada Sekretaris MA tersebut.

"Kalau kasus itu kan sampai sekarang belum ada permintaan resmi dari KPK menyangkut yang bersangkutan, jadi kita harus menunggu intinya seperti itu," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).

Memang dalam penelusuran yang dilakukan KPK itu diduga ada keterlibatan Nurhadi dalam skandal suap terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) yang melibatkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dan Doddy Arianto Supeno dari PT Paramount Enterprise International.

Selanjutnya berdasarkan data dari KPK, Nurhadi memiliki kekayaan sebesar Rp 33 miliar. Catatan tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

"Itu pernah di muat di LHKPN beliau, dan kami masih menunggu intinya begitu. Sampai sekarang hanya bicara aliran dana yang tidak wajar saja, belum ada aspek pidana seperti sekarang ini," jelas dia.

Kendati demikian, pihaknya belum ada rencana untuk menelusuri aliran dana yang dinilai tidak wajar tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu data-data resmi sesuai permintaan KPK.

"Itu LHKPN di KPK, bisa diakses ya, tapi kalau mengenai transaksi yang bersangkutan, saya katakan kita masih menunggu permintaan dari KPK, konteksnya apa biar nanti bisa di telusuri," ungkapnya.