Follow
Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, DPRD OKU Minta Penjelasan Kadis Sosial
Merdeka.com - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan serius menyikapi temuan beras bantuan sosial tidak layak konsumsi yang dibagikan Dinas Sosial melalui Bulog setempat kepada masyarakat terdampak Covid-19. Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Mardjito Bahri menegaskan pihaknya akan memanggil pihak terkait guna menanyakan penyebabnya.
"Jumat (29/5), kami akan panggil Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bulog OKU. Intinya DPRD OKU serius menyikapi masalah ini," tegasnya dilansir Antara, Kamis (28/5).
Mardjito menjelaskan, pemanggilan ini sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dan perlu mendengarkan dari Bulog dan Dinsos OKU atas temuan tersebut.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan kesehatan? 'Saat ini juga telah dilakukan implementasi Aplikasi i-Care JKN di fasilitas kesehatan. Ghufron juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transformasi digital. Tujuannya untuk memastikan peserta jaminan kesehatan mendapatkan layanan terbaik. 'Lalu bagi peserta yang ingin mendapatkan layanan BPJS Kesehatan tidak selalu harus ke kantor cabang.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan? “Upaya transformasi mutu layanan juga terus kami digaungkan. Komitmen kami adalah menghadirkan wajah baru pelayanan yang lebih mudah, cepat dan setara. Misalnya, lewat DIANI ini, kami juga menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Peserta JKN maupun masyarakat umum bisa mengakses pelayanan administrasi JKN, seperti pendaftaran peserta, mengubah lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), mengubah ada kepesertaan, meminta informasi, hingga menyampaikan pengaduan,“ kata Siruaya.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
"Dengan temuan-temuan seperti ini, banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," tegas politikus dari Fraksi Gerindra tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha menyatakan pihak Bulog dan Dinsos OKU harus bertanggung-jawab terhadap masalah tersebut.
Menurut Yudi, pihaknya sengaja memanggil Kepala Bulog dan Dinsos OKU agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap Pemkab OKU yang sudah menganggarkan dana untuk membagikan paket sembako bagi masyarakat.
"Karena paket sembako yang dibagikan ini merupakan tanggungjawab Dinas Sosial OKU yang melakukan pendataan termasuk penganggaran dan jumlah anggarannya," ujar dia.
Terkait apakah polemik ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak, Yudi mengaku pihaknya belum mendengar secara langsung dari Bulog dan Dinsos OKU dan sejauh mana tingkat kesalahannya.
"Apakah disengaja atau tidak hal itu akan terjawab setelah mereka kita panggil nanti," tandas Yudi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca Selengkapnya
Monev ini dilakukan hingga nanti PON berakhir. Setelah itu, data dan dokumen yang dikumpulkan akan digunakan untuk melakukan review pertanggungjawaban.
Baca Selengkapnya
Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Selengkapnya
PON XXI Aceh-Sumatera Utara memprotes konsumsi yang sering terlambat diantar, tak layak dimakan karena basi, dan porsi yang sedikit.
Baca Selengkapnya
KPK Ungkap proyek dari bansos Jokowi itu mencapai Rp900 miliaran.
Baca Selengkapnya
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca Selengkapnya
Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.
Baca Selengkapnya
“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.
Baca Selengkapnya
Viral menu pencegahan stunting di Depok hanya berisi sawi dan tahu.
Baca Selengkapnya
Makanan pencegahan stunting di Depok hanya berisi nasi, dua potong tahu, dan kuah sayur.
Baca Selengkapnya