Temuan UGM: Akun Robot Sebar Isu Agar Publik Tak Percaya KPU, Terkonsentrasi di Jabar
Merdeka.com - Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM merilis hasil analisis big data tentang isu-isu kepercayaan atau legitimasi dan ketidakpercayaan atau delegitimasi terhadap KPU dalam Pemilu 2019. Hasil analisis yang diberi nama Peta Ancaman Legitimasi Pemilu 2019 ini diperoleh melalui percakapan di media sosial Twitter dan 270 media online dalam rentang waktu 10 hari, mulai 22 Maret sampai 1 April 2019.
Hasil analisis percakapan di Twitter menunjukkan, terdapat 6.945 percakapan tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap KPU. Percakapan soal ketidakpercayaan terhadap KPU lebih banyak diperbincangkan yakni 4.405 cuitan dan isu kepercayaan 2.540 cuitan.
"Saat ditelusuri, sebagian besar, di atas 50 persen, perbincangan soal ketidakpercayaan terhadap KPU didominasi akun robot, artinya ada yang menggerakkan," ujar Sigit Pamungkas, dosen DPP Fisipol UGM. Seperti dilansir Liputan6.com, Kamis (4/4).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Apa yang paling banyak ditemukan dalam isu hoaks 2023? Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sepanjang 2023 telah menangani sebanyak 1.615 konten isu hoaks yang beredar di website dan platform digital.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Temuan ini semakin menguatkan bukti percakapan yang mendelegitimasi KPU secara sistematis dibuat dan disebarluaskan melalui platform media sosial Twitter. Tidak hanya itu, banyak pula akun yang mematikan setting lokasinya.
Dia hanya berhasil mendeteksi 1.705 percakapan yang mencantumkan lokasi. Secara geografis, percakapan yang mendelegitimasi KPU terkonsentrasi di Jawa Barat sebanyak 465 cuitan dan DKI Jakarta 352 cuitan.
Ikuti berita KPU di Liputan6.com
Lewat analisis word cloud serta penelusuran akun terkait, dia juga menemukan netralitas KPU menjadi topik yang paling sering diperbincangkan.
"Berdasarkan temuan ini, pihak yang mendelegitimasi KPU tanpa dasar, bukti, dan cenderung menyebarkan hoaks dan perlu segera ditangani," ucapnya.
Menurut Sigit, pemilih harus lebih selektif dan cerdas dalam menyerap informasi. Delegitimasi KPU bisa menimbulkan konflik karena orang tidak percaya penyelenggara pemilu.
"Kalau sudah tidak percaya, susah menjelaskan yang benar," tutur Sigit.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
YouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaDrone Emprit menemukan masih banyak netizen yang menyuarakan narasi kecurangan Pemilu 2024 di 10 hari setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaDi Dapil DKI misalnya, jumlah perolehan suara Caleg melebihi DPT total penduduk ibu kota
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaDirektur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang memaparkan analisis debat capres perdana digelar KPU pada Selasa lalu.
Baca SelengkapnyaPakar keamanan siber menemukan, jumlah suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berbeda dengan dokumen C1.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca Selengkapnya