Temui Jokowi, Antropolog mengeluh Indonesia darurat intoleransi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima 12 antropolog di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1). Para antropolog menyampaikan kerisauan mereka atas persoalan bangsa yang terjadi belakangan ini.

"Situasi Indonesia saat ini sedang terancam dengan persoalan-persoalan intoleransi dari waktu ke waktu terus meningkat," kata salah satu antropolog, Yando Zakaria usai bertemu Jokowi.

Menurut Yando, persoalan intolerasi bisa mengancam kemajemukan bangsa. Di mana, Indonesia terdiri dari pelbagai suku, agama, hingga ras yang berbeda.

Hingga saat ini, intoleransi sudah menggerogoti dunia pendidikan. Intoleransi juga dipandang telah berpangkal pada ketidakadilan ekonomi, dan hukum.

"Banyak faktor yang menyebabkan (terjadinya intoleransi) tapi kami menekankan ke Presiden untuk memberikan perhatian kepada persoalan utama yaitu dunia pendidikan. Karena persoalan-persoalan intoleransi ini berdasarkan pengamatan kami dimulai dari tingkat pendidikan paling dasar di tingkat PAUD hingga perguruan tinggi," jelas Yando.

Sementara itu, intoleransi berpangkal pada hukum bisa dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan di Tanah Air yang belum mengimplementasikan semangat keberagaman. Salah satu contoh, masih banyak warga negara di luar enam agama resmi terdiskriminasi dan tidak mendapat pelayanan publik yang baik.

Mereka juga tidak dapat melanjutkan sekolah akibat kebijakan yang tidak mengakui adanya agama lain selain enam agama resmi.

"Jadi ada persoalan hukum yang kami lihat perlu disempurnakan. Ada beberapa peraturan hukum yang perlu ditinjau termasuk berpikir ulang UU Penistaan Agama, ini bukan persoalan sederhana atau dari perspektif antropologi ini menjadi sangat begitu relatif dan sangat berbahaya ketika itu dipolitisasi," ujar dia.

Jika pemerintah lamban merespon persoalan intoleransi, Yando khawatir Indonesia tidak akan bisa bertahan lama apalagi mewujudkan mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Yando memastikan, seluruh kekhawatiran para antropolog ini tidak terkait dengan kekuatan politik tertentu.

"Kami bebas, tidak terkait dengan kekuatan politik tertentu," kata Yundo sembari menambahkan bahwa ada 300 antropolog lain yang sudah bersedia menandatangani petisi terkait intoleransi.