Temui Jokowi, Komisaris Tinggi HAM PBB bahas nasib LGBT di Indonesia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Komisaris Tinggi HAM PBB di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2). Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, dan Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir.

Fachir mengatakan, kunjungan kehormatan Komisaris Tinggi HAM PBB ini untuk memenuhi undangan Indonesia. Dalam pertemuan, dibahas soal tantangan yang dihadapi Indonesia dan dunia.

"Jadi tidak secara spesifik (bahas masalah apa), tidak. Jadi artinya adalah masing-masing negara memiliki tantangan tersendiri termasuk dalam hal ini adalah mengenai sejarah masa lalu," jelasnya seusai pertemuan.

Sementara Komisaris Tinggi HAM PBB, lanjut Fachir, berkali-kali berbicara mengenai pengungsi di Bangladesh. Mereka khawatir jika pengungsi tersebut tidak bisa ditangani dengan baik maka akan menimbulkan krisis berkepanjangan.

"Nah dia (Komisaris Tinggi HAM PBB) melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki komunikasi dengan Myanmar, dia punya harapan besar Indonesia bisa berperan," ucap Fachir.

Selain itu, sempat disinggung soal komitmen pemerintah untuk memajukan dan menegakkan HAM di Tanah Air. Terpisah, Yasonna mengatakan, dalam pertemuan Komisaris Tinggi HAM PBB mengapresiasi peran Indonesia menyelesaikan konflik Rohingya.

"Pertemuan berjalan baik sekali dan pak komisioner sangat mengapresiasi peran Indonesia dalam membantu penyelesaikan masalah Rohingya," katanya

Yasonna menambahkan, Komisaris Tinggi HAM PBB berharap Indonesia menjadi role model bagi negara di dunia dalam penegakkan HAM. Salah satu masalah yang dibahas secara mendalam dalam pertemuan adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Beliau (Komisaris Tinggi HAM PBB) mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan diskriminasi (terhadap LGBT). Tetapi Indonesia punya budaya dan kepercayaan bahwa promosi (LGBT) secara publik itu tidak dapat diterima," jelas dia. (mdk/ian)