Temui Jokowi, utusan PBB tanya langkah cegah pernikahan dini
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri menerima kunjungan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Bidang Kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2). Dalam pertemuan tersebut, Marta menanyakan ke Presiden Joko Widodo terkait upaya dari pemerintah Indonesia mencegah pernikahan dini di tanah air.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, pemerintah telah memiliki program wajib belajar 12 tahun. Program tersebut, kata dia, merupakan salah satu antisipasi mencegah pernikahan dini.
"Dengan Program Wajib Belajar 12 tahun itu maka otomatis kalau itu bisa diselenggarakan secara baik, strategi itu secara tidak langsung bisa mengantisipasi kawin dini," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/2).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi di pernikahan? Presiden Jokowi tanda tangan sebagai saksi akad nikah.
-
Kapan Presiden Prabowo mengukuhkan komitmennya untuk pendidikan? 'Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi,' ujar Presiden Prabowo di hadapan para menterinya.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Kapan Jokowi berencana menghadiri akad nikah anak Khofifah? Berdasarkan informasi dihimpun, Jokowi akan menjadi saksi akad nikah anak Khofifah di Masjid Al Akbar Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Muhadjir menambahkan, usia ideal untuk seseorang melakukan pernikahan yakni di atas 17 tahun. Seseorang yang mengikuti program wajib belajar 12 tahun otomatis telah berusia 17 tahun ke atas.
"Karena paling tidak orang yang tamat SLTA/SMK itu kan umurnya 18 tahun, jadinya nunggu lamaran jadi 1-2 tahun, jadi umur 20 tahun sudah bisa nikah," katanya.
Selain itu, lanjut Muhadjir, Pemerintah juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi warga yang kurang mampu. Kartu tersebut membantu warga untuk dapat menyelesaikan program wajib belajar selama 12 tahun.
Kedatangan Marta Santos Pais menemui Presiden Jokowi juga untuk menyampaikan ambisi PBB yang ingin menghilangkan kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan tersebut, Marta mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.
"Kami memiliki ambisi untuk menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan untuk semua," kata Marta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/2).
Marta menjelaskan, pada bulan Juli mendatang akan ada pertemuan Global Partnership to End Violence Against Children di New York, Amerika Serikat. Ia berharap, Indonesia dapat membagikan program-program untuk memerangi kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain.
"Kami berharap bahwa Juli mendatang akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan hasil usaha (memerangi kekerasan terhadap anak)" katanya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberian kondom bagi remaja dijelaskan oleh pemerintah hanya khusus diberikan pada pasangan yang sudah menikah.
Baca SelengkapnyaDitegaskan Menkes Budi, penyediaan alat kontrasepsi ini bukan untuk pelajar, namun untuk orang menikah di usia sekolah
Baca SelengkapnyaKemenpora dan BKKBN Edukasi Program Keluarga Muda Berdaya
Baca SelengkapnyaPencegahan pernikahan dini dan pemahaman kesehatan reproduksi merupakan isu penting bagi remaja yang perlu diperhatikan.
Baca SelengkapnyaPenyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan dini yang marak terjadi.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaPihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.
Baca SelengkapnyaDalam beleid itu, diatur tentang kesehatan reproduksi sejak dini.Termasuk, reproduksi bagi para bayi dan anak-anak yang belum beranjak usia sekolah
Baca SelengkapnyaWihaji harus memberikan laporan tentang TPPS kepada Wapres yang merupakan Ketua Pengarah TPPS.
Baca SelengkapnyaKepala BKKBN Hasto Wardoyo, menyatakan generasi muda tidak perlu takut untuk menikah
Baca SelengkapnyaUsia anak sekolah dan remaja diharuskan mendapat informasi dan edukasi soal sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
Baca Selengkapnya