Temui Moeldoko, Baiq Nuril Serahkan Surat Dukungan Memohon Amnesti ke Jokowi

Merdeka.com - Sekitar 30 menit terpidana kasus ITE, Baiq Nuril mendatangi Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Didampingi Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dan Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka, dia menemui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memberikan petisi untuk Presiden Joko Widodo memberikan Amnesti.

"Bentuk dukungan ini adalah dukungan konkret bahwa keinginan Presiden berikan amnesti betul-betul luar biasa, ini persoalan kemanusiaan yang perlu jadi perhatian kita semua," kata Moeldoko usai menerima petisi yang langsung diberikan Baiq di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Dia pun yakin apa yang diterima dari Baiq akan berjalan dengan baik dan berikan jalan dari Jokowi. "Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ungkap Moeldoko.

Moeldoko pun segera memberikan surat tersebut kepada Jokowi agar disampaikan langsung ke DPR. Dia juga yakin masukan dari Menkum HAM akan memperkuat untuk memberikan amnesti.

"Secepatnya sehingga nanti ada untuk mengirim surat ke DPR bisa segera dan bisa dimintai pertimbangannya," lanjut Moeldoko.

Sementara di tempat yang sama, Baiq berharap amnesti tersebut akan diberikan oleh Jokowi. Dan dilakukan secepatnya.

"Semoga, doakan ya," pinta Baiq.

Sebelumnya, Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas perkara pelanggaran UU ITE terkait penyebaran rekaman berisi pembicaraan asusila secara elektronik yang menimpa dirinya, dan MA melalui putusannya menolak permohonan PK tersebut.

Kini upaya Baiq Nuril, selain penangguhan eksekusi, juga meminta pertimbangan Presiden agar memberikan amnesti terhadap pidana yang menjerat dirinya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, pemberian amnesti merupakan salah satu solusi untuk Baiq Nuril agar terbebas dari hukuman.

Oleh karena itu, Kemenkumham menyusun argumentasi yuridis dengan melibatkan ahli hukum pindana, ahli ITE, Ditjen AHU, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk Baiq Nuril.

"Supaya rapi, argumentasi yuridisnya kita mau siapkan dengan baik, karena ini kita menerapkan hukum progresif. Jadi kita lakukan ini dengan baik," ujar dia.