Temui Pendemo, Ridwan Kamil Janji Bawa Tuntutan soal RUU Bermasalah ke Pemerintah

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menemui ratusan demonstran dari gabungan mahasiswa dan pelajar. Dia mengaku akan menyampaikan aspirasi mengenai polemik sejumlah RUU kepada pemerintah pusat.

Dari pantauan, massa aksi sudah menunggu Ridwan Kamil dari siang di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (28/9).

Akhirnya, pertemuan tejadi pada malam hari. Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan langsung aspirasi mereka dengan penjagaan aparat keamanan.

"Kami semua menuntut untuk membatalkan RUU bermasalah, kami tidak sepakat, kita menolak semua RUU bermasalah," kata salah seorang perwakilan mahasiswa.

Ditemui usai pertemuan, Ridwan Kamil menjelaskan keinginan bertemu dengan pihak mahasiswa sempat terganjal dengan urusan kedinasan di luar kota. Secara pribadi, dia sepakat dengan mahasiswa bahwa banyak poin dari RUU yang belum bisa dipahami nilai keadilannya.

"Sebenarnya itu, (rencana bertemu dengan mahasiswa) dari kemarin, tapi kemarin ada kedinasan luar kota selama empat hari. Tadi kondusif, mereka bergantian menyampaikan aspirasinya meminta dukungan kepada gubernur terkait poin yang mereka rasakan ada ketidakadilan terhadap masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, gelombang demonstrasi yang terjadi tidak hanya di Bandung mengenai isu ini ada hikmahnya. Dalam sebuah penyusunan RUU, kata Emil sapaan Ridwan Kamil, masih ada ruang yang masih belum lengkap, yaitu mungkin uji publik.

Untuk mengatasinya, harus ada dialog langsung dengan warga mereka yang terdampak terhadap pasal-pasal yang dihasilkan. "Saya rasa jika komunikasi ini dibangun dengan cara baru, harusnya tidak ada miskomunikasi dan perasaan ketidakadilan yang hadir," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, dia berkomitmen menyampaikan aspirasi yang diterima dari mahasiswa dan pelajar kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai tupoksi.

"Saya dulu adalah pegiat civil society juga. Jadi kalau itu ada ranahnya dalam kendali saya, itu tidak terlalu sulit, tapi kan wacana ini ada dalam kendali keputusan pemerintah pusat, maka yang bisa disampaikan adalah kita menyampaikan aspirasi dan pandangan pribadi," terang dia.

"Setelah itu mohon dicermati oleh pemerintah pusat, saya juga itu menjadi pelajaran buat saya untuk mengambil kebijakan di Jabar, harus lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, janji untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa pun disampaikan kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam acara di Kabupaten Garut.

Emil juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas gugurnya Immawan Randy, dalam aksi demonstrasi di Sulawesi Tenggara. Randy merupakan salah seorang kader IMM Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Saya menghaturkan duka cita yang mendalam karena salah satu sahabat dari IMM, Immawan Randy di Sulawesi Tenggara meninggal dunia oleh situasi seperti ini," tutur Emil.

Lebih lanjut, menurut Emil masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu noisy minority, masyarakat yang jumlahnya sedikit tapi bersuara lantang. Kedua, silent minority yaitu masyarakat yang jumlahnya besar tapi tidak bisa menyuarakan aspirasinya.

"Buat mahasiswa tetap semangat. Nah, silent minority biasanya kalau sudah marah pasti titipnya itu ke mahasiswa. Jadi, mahasiswa punya tanggung jawab sosial juga sebagai penyambung lidah rakyat. Tentulah dengan dua kelebihan mahasiswa dibanding yang lain," kata Emil.

"Satu, punya daya intelektualitas, membedakan dengan yang lain mungkin yang hanya ramai-ramai tapi sebenarnya substansinya kurang maksimal. Kedua, mahasiswa punya faktor usia, karena tidak mungkin yang demo itu aki-aki pastilah masyarakat berharapnya ke mahasiswa," tambahnya.

Namun, dia berpesan agar cara menyampaikan aspirasi diikuti dengan tindakan tetap menjaga kondusivitas dan tidak merusak fasilitas publik. Selain itu, mantan Walikota Bandung itu mengajak kepada para mahasiswa untuk menjadi bagian dari Indonesia digdaya di 2045.

"Syarat Indonesia menjadi negara terkuat keempat dam kelima 2045 yaitu ada tiga, ekonomi stabil di angka 5%, Sumber Daya Manusia (SDM) kompetitif, dan demokrasi yang kondusif dan damai," kata dia.