Temui Presiden Jokowi, KPHI curhat belum digaji & tagih Perpres

Merdeka.com - Pengurus Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi menerima mereka di Kantor Presiden didampingi Menteri Sekretariat Negara, Pratikno.

Dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya soal honor mereka yang belum juga dibayar padahal sudah tiga tahun aktif sebagai pengurus KPHI.

"Kami sampaikan kepada Presiden, kami sudah bekerja tiga tahun dan Alhamdulillah honornya belum dibayar," kata Ketua KPHI, Samidin Nashir mengatakan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).

Mereka juga menagih legalitas komisi ini. "Perpres belum turun tentang KPHI, padahal kami sudah rapat berkali-kali juga di Menkum HAM. Ya memang harus sabar apalagi bulan Puasa," sindirnya.

Dalam kesempatan yang sama, KPHI sekaligus memberikan sembilan rekomendasi ke Jokowi terkait penyempurnaan penyelenggaraan haji. Sembilan rekomendasi itu meliputi pengawasan sisi organisasi, tata kerja, petugas. Kedua, pengawasan aspek administrasi dan keuangan. Ketiga pengawasan pelaksanaan pembimbingan ibadah. Keempat pengawasan akomodasi. Kelima pelayanan transportasi.

"Keenam, konsumsi. Poin ketujuh pelayanan kesehatan. Kedelapan, Pengawasan aspek perlindungan pengamanan jemaah. Terakhir pelayanan penyelenggaraan haji khusus dan umroh," tambahnya.

Samidin merinci, dari aspek organisasi, KPHI merekomendasikan agar pemerintah melakukan restrukturisasi Badan Pengawas Haji Indonesia dan penyiapan petugas haji yang betul-betul profesional. Petugas harus dipilih dengan syarat profesional tinggi sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik serta menghasilkan kinerja yang bagus.

Dari aspek administrasi dan keuangan, KPHI merekomendasikan perlu adanya kesiapan lebih dini terhadap seluruh aparatur Kementerian Agama yang menangani haji mulai dari kabupaten sampai ke pusat untuk menyiapkan pendokumenan jemaah sebelum berangkat.

"Terkait dengan keuangan itu kita mendorong kepada pemerintah agar dana haji yang demikian besar dikelola secara profesional," sambung dia.

Terkait bimbingan ibadah, KPHI merekomendasikan perlunya adanya regulasi terhadap calon jaamah yang tidak bisa berangkat karena aspek kesehatan. Sampai sekarang belum ada regulasi khusus. Selain itu, pelaksanaan bimbingan ibadah juga diminta ditingkatkan, untuk menjadikan jemaah memiliki kemandirian di dalam melaksanakan ibadah haji.

"Di Malaysia itu setiap calon jemaah haji diberikan bimbingan ibadah sebanyak 17 kali, kita tahun lalu hanya 6 kali dan kita dorong minimal 10 kali. Alhamdulillah rencananya tahun ini 10 kali," terangnya.

Dari aspek akomodasi, KPHI mendorong agar rumah yang dijadikan sebagai pemondokan jemaah di Arab Saudi terintegrasi dengan transportasi dan sistem distribusi konsumsi/catering. Di Armina, kata dia, perkemahan perlu didorong kepada pemerintah Arab Saudi agar meningkatkan kualitasnya sehingga jemaah tidak mengalami kesulitan yang berat.

Samidin mencontohkan perkemahan jemaah di Mina. Arab saudi harus memodifikasi dengan membangun bertingkat sehingga memungkinkan jemaah haji dilayani secara layak di Mina.

Dari sisi transportasi, KPHI merekomendasi pemberlakuan atau penggunaan bus yang upgrade. Tahun lalu jemaah memakai bus standar yang mengakibatkan terjadinya pemogokan. Dampak dari pemogokan, jemaah menderita karena tersengat matahari panas dalam waktu yang lama.

"Ini jangan diulangi lagi karena bus standar di sana itu pengertian standar itu standar baik bukan standar minimal. Oleh karena itu mulai tahun ini, KPHI mendorong mulai pakai bus yang diupgrade," ujarnya.

Mengenai aspek konsumsi, KPHI meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesehatan jemaah. jemaah haji selama tinggal di Makkah jangan sampai mengalami kelaparan. Termasuk sistem distribusi dan kecukupan menu serta masalah kecukupan air minum jemaah haji ketika berada di Armina.

Kemudian dari aspek kesehatan, rekomendasi KPHI dari awal perlu diterapkan isthito'ah yaitu syarat layak kesehatan bagi calon jemaah haji sehingga jemaah haji ketika melakukan ibadahnya tidak selalu ada di rumah sakit atau balau pengobatan di Arab Saudi.

Berikutnya dari aspek perlindungan dan keamanan. Pemerintah atau negara wajib melindungi warga negara secara maksimal. KPHI mendorong jumlah petugas TNI Polri ditambah menjadi 109 personel dari tahun lalu hanya 52 orang.

Terakhir masalah gelang jemaah yang dipakai agar bisa dikenal. Bercermin dari musibah di Mina tahun lalu petugas mengalami kesulitan mengenal jemaah haji asal Indonesia lantaran gelas terpisah dari tubuh. Gelang tersebut dinilai berkualitas rendah.

"Jemaah negeri lain ada gelang yang kuat yang tahan yang tidak bisa lepas kecuali dipaksa," tuntasnya.