Temui Teten di Istana, Guru Besar Antikorupsi tolak pelemahan KPK

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki beraudiensi dengan Guru Besar Antikorupsi dari sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7). Guru Besar Antikorupsi yang hadir adalah Riris Sarumpaet dari Universitas Indonesia, Mayling Oey dari Universitas Indonesia, Asep Saefudin dari Institut Pertanian Bogor, dan Sulistiono dari Institut Pertanian Bogor.

Menurut Asep Saefudin, Guru Besar Antikorupsi menolak upaya pelemahan terhadap KPK melalui hak angket. KPK masih diperlukan untuk memberantas korupsi di Tanah Air.

"Kalau ada upaya-upaya untuk pelemahan KPK ya kami sebagai forum pendidik tentunya sangat tidak setuju. Karena apa? Korupsi ini kan penyakit kronis yang harus distop (dihentikan)," tegas Asep sebelum berudiensi.

Asep menyayangkan sikap DPR yang masih melayangkan hak angket KPK. Jika hak angket ini tidak segera dihentikan, maka diyakini akan mencederai lembaga antirasuah tersebut.

"Yang kita pahami bahwa hak angket itu selain cacat kelembagaan, cacat prosedur dan juga cacat metodologi. Sehingga kalau diteruskan akan ada cacat hasil. Nah kalau sudah jelas cacat hasil, sebaiknya dari sekarang pun tidak perlu dilanjutkan," ujarnya.

Asep mengimbau semua komponen bangsa bergerak menghentikan upaya pelemahan KPK. Kepada DPR, Asep juga mengajak untuk bersama membangun bangsa dan memperkuat KPK. Jika terjadi konflik antara DPR dan KPK maka sebaiknya diselesaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bukan menggunakan hak angket KPK.

"Tidak perlu dengan hak angket. RDP kan itu juga suatu upaya, tetapi tidak terkait dengan tendensi politis. Dan tendensi politisnya harusnya kan mendukung apa yang dilakukan KPK di dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Asep meminta ketegasan dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan hak angket KPK. Jokowi harus tegas menjaga KPK dari upaya-upaya pelemahan.

"Jadi perlu ada statement dari kepala negara bahwa jangan diganggu itu, karena sedang bekerja lakukan tugasnya. Jangan ada pembelokkan isu. Politik boleh, tapi harusnya politik mendukung kepada KPK. Jangan membelokkan isu," pungkasnya.