Follow
Temui Wapres JK, Muhammadiyah minta dibentuk dewan pengawas penanganan terorisme
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah Trisno Raharjo di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Trisno menyampaikan beberapa hal kepada JK. Salah satunya tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.
"Yang kami sampaikan penanggulangan tindak pidana terorisme," kata Trisno usai bertemu JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (25/10).
Menurutnya, dalam penanganan tindak pidana terorisme saat ini masih terjadi pelanggaran. Karena itu perlu ada pengawasan. Muhammadiyah meminta dan mendorong DPR segera mengeluarkan peraturan yang dibentuk dewan pengawas untuk penanganan teroris,e.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
"Untuk itu kami mendorong agar dewan perwakilan rakyat segera mengeluarkan peraturan yang membentuk dewan pengawas ini. Dimaksudkan adalah mengawasi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme," papar Trisno.
Dalam pertemuan tersebut, JK juga menyampaikan beberapa pendapat dan pandangan. Soal dewan pengawas, JK menyerahkan pada aturan yang ada.
"Bapak Wakil Presiden menyampaikan pandangan-pandangan beliau karena dengan penegakan hukum ya melakukan dewan pengawas itu ya sesuai dengan mekanisme yang ada untuk diharapkan nanti bisa terbentuk," ungkap Trisno.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.
Baca Selengkapnya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Puan mengapresiasi penangkapan 3 terduga pelaku teroris di Kota Batu, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Ma’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca Selengkapnya
Untuk membentuk ketahanan ideologi masyarakat, salah satunya dengan mendekati dan memberi arahan kepada para takmir masjid.
Baca Selengkapnya
Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif
Baca Selengkapnya
Bustan menegaskan perlu adanya kolaborasi dan sinergisitas semua pihak, untuk memberantas paham radikalisme dan terorisme.
Baca Selengkapnya
Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca Selengkapnya