Temukan 'Masalah' dalam Pengadaan Alkes Vaksinasi, KPK Wanti-Wanti Pemerintah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengawal program vaksinasi Covid-19. Termasuk mengawal pengadaan alat kesehatan (alkes) pendukung vaksinasi.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pengawalan dilakukan KPK bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan kementerian lainnya.

"KPK bersama-sama kementerian dan lembaga terkait terus mengawal dan memberikan masukan terkait kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin, termasuk alat kesehatan pendukung vaksinasi," ujar Ipi dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Ipi mengatakan, KPK terus komitmen mendukung pemerintah menyukseskan program vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19. Menurut KPK, kondisi yang tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ipi mengatakan, beberapa permasalahan tentang program vaksinasi yang teridentifikasi oleh KPK telah disampaikan kepada pemerintah. KPK pun telah memberikan rekomendasi perbaikan program vaksinasi.

"Beberapa permasalahan yang KPK identifikasi dalam pengadaan vaksin dan rekomendasinya telah kami sampaikan, baik dalam pertemuan audiensi maupun rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah," kata Ipi.

Terkait pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19, Ipi mengatakan meski saat ini kondisi darurat, barang-barang alkes pendukung banyak tersedia di pasaran dan pengadaannya bisa direncanakan.

Karenanya, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengikuti ketentuan yang ada dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dilakukan dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement.

"Hal ini untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan yang dapat terjadi jika menggunakan mekanisme penunjukan langsung," kata Ipi.

Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com