Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temukan Pelanggaran Prokes, P2G Minta PTM 100 Persen Dievaluasi

Temukan Pelanggaran Prokes, P2G Minta PTM 100 Persen Dievaluasi Belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara berkala mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di daerah.

"Kami masih menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu setiba di sekolah. Ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun (dalam jumlah) memadai," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri di Jakarta dilansir Antara, Rabu (12/1).

P2G juga menerima laporan mengenai beberapa kekurangan dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19 di sekolah. Termasuk dalam pengaturan jarak antar-siswa di ruang kelas, penggunaan ruang dengan ventilasi udara baik, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

"Satu SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan," kata Iman.

"Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main media sosial di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi," ia menambahkan.

P2G menerima laporan mengenai pelanggaran protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka penuh di Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Bogor, Bengkulu, Agam, Solok Selatan, Situbondo, dan Bima.

Menurut laporan yang diterima P2G, pelanggaran yang dilakukan antara lain berkenaan dengan pembukaan kantin sekolah. Ada sekolah yang diam-diam membuka kantin dengan alasan tidak semua siswa bisa membawa bekal makanan dari rumah meskipun menurut peraturan pemerintah kantin sekolah belum boleh dibuka.

Selain itu, menurut Iman, ada sekolah yang melaksanakan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan.

"SD di Banyuwangi mengadakan upacara bendera dan beberapa anak pingsan, kebanyakan karena sudah lama tidak upacara dan tidak sempat sarapan. Upacara bendera memang tidak dilarang, tapi potensi kerumunannya tinggi," katanya.

P2G menyarankan pemerintah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Pembelajaran tatap muka penuh hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah siap dengan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan dan sekolah-sekolah lain bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan batasan tertentu sesuai dengan tingkat kesiapan.

"Intinya evaluasi komprehensif secara berkala. Misal, 50 persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," kata Iman.

P2G khawatir pelaksanaan PTM 100 persen secara terburu-buru akan menimbulkan peningkatan kasus penularan COVID-19. Menurut P2G, pemerintah daerah yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan PTM 100 persen telah mengambil langkah yang tepat pada masa persebaran varian baru virus penyebab COVID-19 seperti sekarang.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemendikbudristek Beri Catatan Perbaikan Demi Penyempurnaan PPDB 2024, Begini Isinya
Kemendikbudristek Beri Catatan Perbaikan Demi Penyempurnaan PPDB 2024, Begini Isinya

Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Buka Suara soal Wabah Cacar Air dan Gondongan di Tangsel
Kemenkes Buka Suara soal Wabah Cacar Air dan Gondongan di Tangsel

Akibat wabah tersebut, sekolah meliburkan sementara.

Baca Selengkapnya
Keberadaan Guru Tidak Merata, Gibran Minta Kepala Dinas Pendidikan Kaji Ulang Sistem PPDB Zonasi
Keberadaan Guru Tidak Merata, Gibran Minta Kepala Dinas Pendidikan Kaji Ulang Sistem PPDB Zonasi

Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Heboh Puluhan Siswa SMP di Tangsel Tertular Cacar dan Gondongan, Begini Awal Mula Temuannya
Heboh Puluhan Siswa SMP di Tangsel Tertular Cacar dan Gondongan, Begini Awal Mula Temuannya

Akibat kondisi itu, pemkot menerapkan kebijakan belajar jarak jauh.

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Evaluasi Penempatan Guru PPPK
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Evaluasi Penempatan Guru PPPK

Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Dana BOS Digunakan untuk Bayar Gaji Guru Honorer, Jangan Dialihkan ke Program Makan Siang Gratis
Dana BOS Digunakan untuk Bayar Gaji Guru Honorer, Jangan Dialihkan ke Program Makan Siang Gratis

Jika anggaran pendidikan dalam APBN digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima
BPK Temukan Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persayaratan Sebagai Penerima

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
Menko PMK Minta Pemda Segera Bentuk Satgas PPDB, Tidak Perlu Tunggu Keppres
Menko PMK Minta Pemda Segera Bentuk Satgas PPDB, Tidak Perlu Tunggu Keppres

Muhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Penyebab Ratusan Honorer Bidan Gagal Diangkat Jadi PPPK
Ternyata, Ini Penyebab Ratusan Honorer Bidan Gagal Diangkat Jadi PPPK

Aturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya