Follow
Temukan polisi melanggar, Komnas HAM dipersilakan Kapolri potong jalur
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan Komnas HAM memotong jalur saat menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Ia menilai, jika koordinasi melulu dilakukan melalui dirinya, maka proses hukum akan berjalan lambat.
"Kalau semua lari ke saya nanti lambat birokrasinya. Jadi bisa potong jalur ke Irwasum, ke Kabareskrim masalah kasus-kasus pelanggaran anggota ke Kabid Propam, masalah kerjasama lain di bidang hukum ada Kadivkum di kita, Humas, semua saya hubungkan semua, saya bawa ke sini. Kecuali Irwasum yang lagi ke Bandung. Kita harapkan dengan adanya komunikasi ini, akan cepat," ujar Tito usai bertemu komisioner Komnas HAM di gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kamis (15/2).
Tito menegaskan kedatangannya ke Komnas HAM sebagai upaya audiensi. Tidak ada maksud terselubung.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
"Enggak berarti datang ke sini Polri mau deketin Komnas HAM supaya kongkalikong, enggak. Kita paham masing-masing punya tugas dan fungsi di negara ini," tegasnya.
Selain itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini ingin agar Polri dan Komnas HAM bisa membangun komunikasi dalam rangka kecepatan. Hal itu agar setiap ada masalah bisa langsung diatasi antar keduanya.
"Tapi enggak ada salahnya untuk bangun komunikasi dalam rangka kecepatan. Jadi ketika ada masalah, kita buka hotline. Ada petugas yang di Komnas HAM yang bidang tugasnya berhubungan dengan tugas-tugas khusus di polisi," jelasnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca Selengkapnya
Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Kapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca Selengkapnya
Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya