Tentukan calon Kapolri, Jokowi sudah panggil banyak pihak
Merdeka.com - Sosok calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo masih jadi teka teki. Hingga saat ini, Presiden belum memberikan nama calon Kapolri ke DPR untuk dilakukan fit and proper test.
Beredar kabar Presiden Jokowi akan memperpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Padahal beberapa nama jenderal bintang 3 dijagokan menjadi orang nomor satu di institusi Bhayangkara yakni Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak tertutup kemungkinan opsi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Namun penentuan keputusan tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa Kapolri tersingkat? Kapolri dengan masa jabatan tersingkat ada Chairuddin Ismail.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Opsi itu ada (peluang)," ungkap Pramono di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Pramono menuturkan, Presiden sudah meminta masukan dari berbagai pihak terkait posisi nomor satu lembaga kepolisian RI itu. Termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
Mengenai desakan dari Komisi III DPR agar Presiden segera memutuskan apakah Jenderal Badrodin diganti atau diperpanjang, Pramono menanggapi dengan santai.
"Kapan waktunya Presiden memutuskan, ini sudah pada fase-fase untuk beliau, terus terang beliau sudah memanggil banyak orang, mendengarkan banyak pihak nah kapan akan diputuskan presiden yang tahu. Karena ini kan prerogatif presiden sepenuhnya dan kami menghormati itu. maka dengan demikian kita tunggu kapan bapak Presiden akan mengumumkan," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bambang Widjojanto mengungkit wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Baca SelengkapnyaAda dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, proses penggantian atau pergantian kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terhitung lama.
Baca SelengkapnyaCak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca SelengkapnyaSenior Partai Golkar Musfihin Dahlan mengungkapkan alasan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan dirinya yang katanya disebut akan menjadi ketua maupun dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar bicara peluang Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bergabung ke partainya usai resmi dipecat PDIP.
Baca SelengkapnyaPria kelahiran 24 Juli 1958 masih tampak gagah dan sehat.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkap sejumlah elite politik yang meramaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya