Tepis Melakukan Operasi Senyap, DPR Sebut Revisi UU Respons Usulan KPK

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan membantah pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara diam-diam. Dia menegaskan, tak ada niat DPR untuk melemahkan KPK apalagi lewat revisi operasi senyap.

Arteria menyebut seluruh rapat di DPR, mulai dari Badan Musyawarah, Badan Legislatif hingga Rapat Paripurna, dilakukan secara terbuka, terjadwal dan terdokumentasi baik.

"Logika akal sehat, enggak mungkinlah di DPR ada operasi senyap, karena semuanya terjadwal dan terdokumentasi, secara transparan dan terbuka," kata Arteria dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9).

Arteria justru menantang pihak manapun untuk membuktikan bagian dalam draf RUU KPK yang disebut melemahkan KPK. Sebab, ia menilai revisi UU KPK justru bakal memperkuat KPK.

"Dikatakan melemahkan, apa iya DPR gila? Dalam perspektif apa DPR mau melemahkan? Baca dulu. Bagian mana yang dikatakan melemahkan, semuanya masih existing, bahkan dilakukan penguatan," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu heran dengan tudingan yang menyudutkan DPR ingin melemahkan KPK lewat revisi UU. Sebab, ia mengklaim usulan revisi itu datang dari pimpinan KPK sendiri

"KPK ingin kewenangan KPK dalam penyadapan dan merekam, ini kita lakukan, ini KPK sendiri. Kemudian Pembentukan Dewan Pengawas. ini nama Dewan Pengawas KPK, diksi yang pertama yang inisiasi mereka (KPK)," katanya.

Ada beberapa poin yang dianggap melemahkan KPK, Arteria menjelaskan poin penyadapan, menurutnya, KPK tetap bisa melakukan penyadapan. Hanya saja, kata dia, penyadapan itu dilakukan dengan aturan atau izin Dewan Pengawas.

"Okelah, karena tidak mau pakai hakim, kita buat. Ini dari KPK sendiri Dewan Pengawas KPK," ungkapnya.

Selain itu, terkait usulan kewenangan menerbitkan SP3, hal itu menurutnya juga bertujuan untuk memberi kepastian hukum. "Semua yang diinginkan telah direspon dengan cermat, khidmat, prosedural, melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku di DPR," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat