Terdakwa jadi Sekda Provinsi Sumut, lelucon tanpa logika sehat
Merdeka.com - Pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekda Provinsi Sumut menuai kecaman. Kebijakan itu dinilai tidak menggunakan logika berpikir yang sehat.
"Ini menjadi lelucon dan menunjukkan pemerintah tidak menggunakan logika. Seharusnya kebijakan itu dibuat menggunakan logika berpikir sehat," kata Arifin Saleh Siregar, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/1).
Pelantikan terdakwa sebagai Sekda ini menunjukkan buruknya sistem kerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, kebijakan itu dinilai menabrak asas pemerintahan yang sehat, termasuk jika ditinjau dari aspek hukum dan aspek etika.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Kenapa Jokowi ke Sumbar? Jokowi mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Siapa Gubernur Pertama Sumatra Utara? Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing Namanya jarang dikenal banyak orang. Tetapi jasa besarnya memimpin Sumatra Utara pasca kemerdekaan patut diacungi jempol.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
Parahnya, pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar tanggung jawab dalam pelantikan terdakwa menjadi Sekda ini. Gubernur Sumut menyatakan dia hanya mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pengangkatan Hasban berdasarkan Keputusan Presiden.
"Sementara pemerintah pusat berkilah nama-nama calon Sekda merupakan usulan dari daerah dan belakangan Mendagri hanya menyatakan meminta untuk menunda pelantikan tanpa disertai kebijakan lanjutan. Itu kan saling lempar-melempar (tanggung jawab). Seharusnya mereka saling berkoordinasi untuk kebaikan, bukannya saling menutupi," sebut Arifin.
Presiden Jokowi pun dinilai sudah mengetahui status Hasban sebagai terdakwa saat menandatangani keputusan yang mengangkatnya sebagai Sekda Provinsi Sumut. "Pasti tahu, karena presiden kan punya pembantu, punya menteri-menteri," paparnya.
Menurut Arifin, tidak ada lagi yang bisa diharapkan sebagai solusi dari kejadian ini. Terlebih DPRD Sumut juga terkesan tutup mata, padahal mereka mempunyai fungsi pengawasan. "Yang ada, ini jadi tontonan dan lelucon," pungkasnya.
Pelantikan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut memantik kontroversi. Hal ini lantaran dia tetap diangkat meskipun berstatus terdakwa dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam sengketa lahan Sirkuit IMI di Jalan Pancing, Deli Serdang.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atas penetapan dirinya sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaMengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin, semuanya berdasarkan pertimbangan.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin buka-bukaan soal kasus Tom Lembong usai dicecar anggota DPR.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK usai dijadikan tersangka kasus korupsi pemotongan dana Insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali merotasi sejumlah jabatan di tubuh Polri.
Baca SelengkapnyaKapolsek harusnya meminta izin ke kejaksaan jika mau membawa tahanan titipan itu keluar sel.
Baca SelengkapnyaPenetapan 'Paman Birin' sapaan karibnya sebagai tersangka gugur karena menganggap KPK telah sewenang-wenang.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya"Emangnya Solok ini negara PKS apa. Ini negara ada aturannya," kata Epyardi
Baca SelengkapnyaDugaan itu dikuatkan dengan penyidik lembaga antirasuah beberapa waktu lalu tengah gencar-gencarnya mencari Sahbirin Noor namun tidak kunjung membuahkan hasil.
Baca SelengkapnyaSahbirin Noor melawan KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan penetapan status tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Sahbirin Noor sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Selengkapnya