Terganjal regulasi, Pemkot Solo batal kelola Terminal Tirtonadi

Merdeka.com - Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta pengelolaan Terminal Tirtonadi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kandas. Rencana pengembalian pengelolaan Terminal Tirtonadi kepada Pemkot Solo tersebut terganjal regulasi. Sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa Pemda harus menyerahkan terminal Tipe A kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Upaya Pemkot untuk meminta kembali pengelolaan terminal sempat mendapat tanggapan positif. Menteri Budi Karya Sumadi pernah berjanji mengupayakan agar Pemkot tetap bisa mengelola terminal meski secara hukum terminal itu menjadi aset pemerintah pusat.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, setelah Kemenhub dan beberapa instansi lain menggelar rapat bersama di Jakarta, hasilnya tidak menemukan regulasi pengembalian pengelolaan Terminal Tirtonadi dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Solo. Dengan demikian pengelolaan terminal batal dikembalikan ke Pemkot.

"Sebenarnya pemerintah pusat juga menginginkan Terminal Tirtonadi tetap dikelola Pemkot Tapi regulasinya tidak ada. Jadi kami menyerahkan pengelolaan Terminal Tirtonadi ke Pemerintah Pusat," ujar Rudyatmo, Rabu (14/12).

Terkait status pegawai yang bertugas di Terminal Tirtonadi, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Yosca Herman Soedrajat mengatakan, secara otomatis mereka akan menjadi pegawai pusat. Tak hanya itu, anggaran operasional terminal yang diajukan Pemkot dalam Rencana APBD (RAPBD) 2017 senilai Rp 10,3 miliar, juga akan dicoret.

"Untuk tenaga kebersihan nanti tetap akan dibantu oleh Pemkot. Bulan ini kami akan menggelar lelang pengadaan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) yang selama ini digunakan untuk memenuhi tenaga keamanan, kebersihan dan petugas teknis lain," jelasnya.