Terima upeti dari PSK Sumur Bandung, PNS Kecamatan akan dipecat

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, berencana memecat pegawai negeri sipil (PNS) diduga sebagai penerima upeti dari pekerja seks komersial (PSK) di Kecamatan Jayanti. Saat ini Inspektorat sudah turun tangan untuk mencari kebenaran perihal upeti tersebut.

"Kami turunkan Inspektorat untuk memeriksa, bila memang terbukti pegawai itu menerima uang sogokan maka diproses bila perlu dipecat," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/9).

Dia mengatakan pihaknya menunggu laporan dari inspektorat secara tertulis mengenai masalah tersebut, agar menjadi jelas dan terang benderang. Masalah tersebut sehubungan Satpol PP setempat mendapatkan laporan dari pihak lain bahwa oknum pegawai kantor Kecamatan Jayanti menerima upeti setiap bulan dari PSK, sehingga mereka aman dalam menjalankan kegiatan.

Berdasarkan pengakuan PSK, mereka memberikan uang Rp 50.000 per orang kepada setiap petugas kecamatan yang datang ke lokasi itu. Akibat pemberian upeti itu, maka setiap dilakukan operasi penertiban selalu gagal karena mereka tidak berada di tempat, dan selalu menghilang ketika petugas datang.

Demikian pula Satpol PP sudah beberapa kali melakukan razia di kawasan Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti itu, tapi tidak pernah berhasil dalam mengamankan para PSK.

Ahmed mengatakan bila terbukti dari laporan inspektorat maka tindakan oknum pegawai itu dianggap memalukan dan sudah melampaui batas kewajaran. Pada prinsipnya, perlu diterapkan azas praduga tak bersalah, sembari inspektorat terus melakukan pemeriksaan dan mencari bukti, ucapnya, menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Pemkab Tangerang Slamet Budhi, mencurigai adanya pihak tertentu yang membocorkan rencana operasi penertiban di Kecamatan Jayanti. Bahkan Satpol PP selalu gagal merazia PSK dan pemilik bangunan liar, diduga mereka memberikan upeti.