Terkendala Bansos, Penerapan PSBB di Kabupaten Gowa Ditunda
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menunda pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedianya dimulai hari ini, Rabu (29/4). Rencananya, PSBB baru dilaksanakan pekan depan, Senin (4/5), setelah pendistribusian bantuan untuk warga penerima manfaat selesai.
"Sebenarnya hari ini kami akan menerapkan yang namanya PSBB, namun karena ada kendala-kendala yang kami dapatkan sehingga kami menunda hingga pekan depan, 4 Mei," kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo yang juga ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa, Rabu (29/4).
Keputusan penundaan ini merupakan hasil kesepakatan dengan Forkopimda dalam rapat koordinasi persiapan PSBB, Senin lalu (27/4).
-
Kapan Bulog umumkan kelanjutan bantuan? 'Saya akan melihat fiskal anggaran APBN, dan nanti bulan Juni akan saya umumkan tapi kelihatannya bisa dilanjutkan. Bapak ibu berdoa bersama ya,' ujar Presiden Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Bupati Banyuwangi setelah libur Lebaran? Bupati Banyuwangi Pantau Layanan Publik Usai Libur Lebaran Tujuannya untuk memastikan seluruh pelayanan sudah aktif dan pengunjung dapat terlayani dengan baik.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan bantuan air bersih disalurkan? Hingga Selasa (14/8), BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 40 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2023.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 melaksanakan tugas? Panitia Pemungutan Suara (PPS) memainkan peran krusial dalam pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai salah satu elemen utama dalam sistem pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 dimulai? Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024, disebutkan bahwa masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2024.
Adapun kendala-kendala yang dimaksud adalah bantuan sosial belum selesai terdistribusi. Karena prinsipnya, PSBB baru bisa diterapkan jika bantuan sosial telah terdistribusi dengan baik. "Salah satu yang ditunggu adalah pencairan dana desa yang diperkirakan akan cair awal Mei mendatang," tutur Adnan.
Kendala lain adalah soal data warga calon penerima manfaat yang terlebih dahulu akan dilakukan validasi. Dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), terdapat 77.675 rumah tangga yang masuk dalam kategori berhak menerima bantuan.
"Tapi kami akan lakukan validasi ulang karena sama sekali data Kemensos ini tidak bisa kita ubah. Mungkin saja ada yang luput dari pendataan," terangnya.
Ditambahkan, jika PSBB tetap dilaksanakan pada bulan ini, maka ada sekitar 11.666 Kepala Keluarga (KK) masyarakat desa kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan. Mereka ini mendapatkan bantuan dari pos anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca SelengkapnyaSebanyak 122.047 keluarga di Banyuwangi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos yang berasal dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaMasa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.
Baca Selengkapnya