Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terkendala Dokumen, Dana Desa di Jayawijaya Baru Cair 60 Persen

Terkendala Dokumen, Dana Desa di Jayawijaya Baru Cair 60 Persen Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, diharapkan segera menyalurkan dana desa (DD) sebelum 20 Desember 2021.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani mengatakan, penyaluran DD dan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun ini masih berada di angka enam puluh persen.

"Realisasi DD masih sekitar 60 persen dan batas akhir penyampaian dokumen 20 Desember 2021. Sehingga kami harapkan sebelum batas waktu tersebut Pemda Jayawijaya sudah melengkapi dokumennya," kata Burhani dikutip dari Antara, Sabtu (11/12).

Orang lain juga bertanya?

Dari koordinasi dengan Pemda Jayawijaya, ia mengatakan, realisasi DAK fisik di sini masih berada di angka 65 persen dan harus didorong sebelum akhir akhir Tahun 2021.

"Kami berharap sebelum batas akhir penyampaian dokumen persyaratan tanggal 15 Desember 2021 nanti semua berkas bisa dilengkapi," katanya.

Dia mengatakan, jika lebih cepat pemerintah melengkapi dokumen, maka pencairan DAK fisik bisa lebih cepat pula.

Burhan membenarkan, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk Jayawijaya pada 2022 berkurang menjadi Rp1,4 triliun.

Sebelumnya Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan, pemerintah mengupayakan sudah menyalurkan bantuan DD serta dana kemiskinan ekstrem pekan depan.

"Minggu depan mungkin sudah direalisasikan ke kampung-kampung, BLT juga semua akan dilakukan," katanya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran

Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen

Baca Selengkapnya