Termakan Iming-iming Berangkat Dipercepat, 59 Calhaj Ditipu Mentah-mentah

Merdeka.com - 59 Orang calon jemaah haji dari berbagai daerah berbondong-bondong melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. Mereka melapor lantaran tak jadi berangkat ke tanah suci pada kloter terakhir melalui embarkasi Surabaya.

Tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 23.00 Wib, ke 59 orang jemaah haji tersebut mengaku telah menjadi korban penipuan. Seperti diungkapkan oleh Misnati (47), warga Bangil, Pasuruan.

Ia mengaku tidak menyangka telah menjadi korban penipuan saat hendak berangkat haji pada tahun ini. Ia bercerita, jika kasus ini berawal saat ia dan korban lainnya, diiming-imingi bisa berangkat haji pada tahun ini.

Padahal, jatah mereka untuk berangkat haji tidak terjadi pada tahun ini. "Katanya kita bisa berangkat pada tahun ini kalau menyerahkan uang tambahan," katanya, Senin (5/8).

Lalu, berapa uang yang telah disetorkannya? Misnati mengaku telah membayarkan uang sebesar Rp31 juta dari kesepakatan awal Rp43 juta. "Saat itu saya minta sisanya dibayar kalau sudah sampai tanah suci," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menyatakan, dari laporan yang diterimanya, untuk saat ini memang ada sekitar 59 jemaah calon haji yang sudah melapor ke polisi.

Ke 59 orang tersebut diketahui berasal dari 8 wilayah yaitu, Pasuruan 32 orang, Malang 2 orang, Surabaya 5 orang, Sidoarjo 6 orang, Pamekasan 5 orang, Sumenep 2 orang, Hulu Sungai Selatan 5 orang dan Sanggau 2 orang.

"Jadi para korban ini sebenarnya sudah terdaftar sebagai jemaah calon haji di Kementerian Agama, namun untuk keberangkatan tahun 2040. Tapi mereka mendapatkan tawaran dari seseorang, bisa mempercepat pemberangkatan pada tahun ini, dengan membayar sejumlah uang," katanya, Selasa (6/8).

Syarat yang diminta, sejumlah jemaah harus menyetorkan uang sekitar Rp25 juta perorang. Namun, sebelum sampai di asrama haji Kota Surabaya, rombongan di stop oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

"Oleh BPIH mereka diberi penjelasan jika tidak bisa berangkat ditahun ini. Mereka harusnya berangkat pada 2040 mendatang," tambahnya.

Atas kasus ini, sejumlah jemaah menderita kerugian hingga Rp550 juta. Kasus ini pun, kini tengah ditangani oleh Polda Jatim.