Teror Mabes Polri, DPR Nilai Sinyal Darurat Bagi Polisi, BNPT dan BIN
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi aksi teror, khususnya pasca-teror yang terjadi di Mabes Polri pada Rabu sore.
"Saya sebagai Ketua Komisi III meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," kata Herman di Jakarta dilansir Antara, Rabu (31/3).
Dia apresiasi aksi sigap para petugas pengamanan di Mabes Polri yang langsung menindak pelaku dengan sigap.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Mengapa Komisi III meminta polisi tetap tegas? “Saya kira kebijakan Pak Kapolri ini bagus, ya. Sementara, tilang manual ditiadakan dulu saat Nataru 2024. Jadi jajaran di bawah bisa fokus pastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Tapi meski begitu, kalau ada masyarakat yang membahayakan dalam berkendara, tetap wajib ditegur keras,“ ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (13/12).
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
Menurut dia, dari video yang beredar, pelaku telah melakukan ancaman kepada petugas dengan menodong pistol sehingga, petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut.
Namun dia menilai kejadian di Mabes Polri juga menjadi sinyal darurat bagi Polri, BNPT, dan BIN mengingat dua aksi teror telah terjadi secara beruntun selama seminggu terakhir.
"Penangkapan yang dilakukan terduga teroris beberapa waktu belakangan ini ternyata belum bisa efektif dalam membenam potensi aksi teror," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang terjadi di tanah air karena sangat melukai rasa kemanusiaan yang tidak dibenarkan oleh seluruh umat agama.
Dia mendesak aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia. Selain itu dia mendorong Polri untuk memperkuat fungsi pengamanan di tengah masyarakat apalagi warga akan mempersiapkan Hari Raya Paskah dan bulan Ramadan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaDi era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca SelengkapnyaTak disangka satuan khusus dari Pasukan elite 3 Matra TNI & Polri tergabung dalam Badan ini.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaHadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan di Papua.
Baca SelengkapnyaAdapun pembahasan rapat terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Baca SelengkapnyaOperasi mengamankan Pemilu 2024 itu dijalankan selama 222 hari mulai dari tanggal 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaRapat kerja bersama Kominfo dan BSSN dilakukan untuk mendalami masalah bocornya PDNS yang tak kunjung
Baca Selengkapnya