Teroris Santoso sulit ditangkap, BNPT & Densus 88 harus diaudit

Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit dana penanganan teroris di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror. Jika perlu yang melakukan audit dana tersebut oleh lembaga independen.

"Sangat perlu itu diaudit (BNPT dan Densus 88). Kalau perlu oleh kantor auditor independen," kata Soleman B Ponto saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (28/3).

Sementara dana operasi Tinombala, kata dia, juga perlu ditelusuri dan diaudit oleh BPK. Dia menilai penangkapan kelompok Santoso yang terlalu lama ditangkap hanya untuk mencari dana.

"Kan pak TB Hasanuddin juga bilang bahwa dalam suatu operasi, waktu itu sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan dana. Sekarang operasi minta dilanjutkan artinya dana ditambah lagi, padahal belum ada kepastian Santoso akan tertangkap atau tidak. Kalau tidak tertangkap apa ada sanksi? Kalau enggak ada sanksi ya minta tambah lagi waktu operasi, begitu terus menerus," kata dia.

Lebih jauh, mengenai sosok Santoso alias Abu Wardah yang selama ini sulit ditangkap, Soleman menduga bisa saja Santoso adalah sosok imajiner alias tidak pernah ada. "Saya kira begitu, yang saya takutkan," tukasnya.

"Anak buahnya yang ditembak kemarin saja mereka enggak kenal dan enggak tahu namanya. Tapi setelah mati dengan mudahnya bilang itu pengikut terduga teroris Santoso. Bagaimana ini menembak mati orang yang tidak dikenal tapi dicap teroris kelompok Santoso, ini aneh bin ajaib," tandasnya.

Untuk diketahui, tahun ini BNPT akan mendapatkan dana Rp 330 triliun dari APBN untuk menangani terorisme dan Densus 88 akan diberikan dana Rp 1,9 triliun untuk memperbaiki fasilitas, senjata dan sarana.