Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tersangka korupsi jangan serang KPK dengan isu agama

Tersangka korupsi jangan serang KPK dengan isu agama Ilustrasi KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menuding Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Hal tersebut terjadi karena muncul dugaan ada pembatasan pelaksanaan ibadah bagi tahanan KPK.

Pengamat Politik, Gun Gun Heryanto mengatakan, masyarakat harus berhati-hati dalam membicarakan tentang agama termasuk soal isu pelarangan beribadah bagi tahanan. Menurut dia, dalam hal ini KPK bukan melarang, melainkan hanya membatasi waktu beribadah bagi para tahanan.

"Harus hati-hati karena ini soal agama, dalam hal ini KPK apakah memang benar-benar memberikan pembatasan dalam ibadah. Setahu saya hanya membatasi waktu, entah 40 menit atau berapa tapi yang saya dengar begitu. Apa benar penistaan atau bukan ya ini harus hati-hati," kata Gun Gun ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (24/6) malam.

Gun Gun menambahkan, setiap orang berhak melakukan ibadah, termasuk tahanan sekalipun. Namun tentunya, tahanan tidak akan sebebas orang lain yang tidak tersangkut kasus hukum.

"Tahanan tentu tidak sebebas orang-orang biasa dalam beribadah, pasti ada batasan-batasannya. Seperti menggunakan mobil tahanan menuju KPK sebelum salat Jumat, kan mereka juga memperhatikan aspek keamanan. Jadi kemungkinan para tahanan berinteraksi dengan orang luar itu yang harus diantisipasi," kata Gun Gun.

Oleh karena itu, Gun Gun menilai isu ini hanya untuk menekan KPK setelah polemik yang terjadi antara KPK dengan tersangka korupsi Suryadharma Ali. Sebab, KPK tidak akan mungkin bermain dengan agama.

"Saya yakin pimpinan tahu ini negara muslim dan isu agama sensitif. Jadi mereka tidak akan bermain-main soal agama. Bisa saja isu ini untuk menekan KPK. Karena, kalau pun ada tentu akan sangat merugikan KPK," ujar dia.

Meski begitu, Gun Gun tidak bisa memastikan apakah Suryadharma merupakan dalang dari pemberontakan para tersangka di rumah tahanan (Rutan) Guntur, seperti yang dikatakan oleh Pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki beberapa waktu lalu.

Dia menilai isu ini bisa saja muncul bersamaan dengan masuknya Suryadharma ke Rutan Guntur. Sehingga membuat Suryadharma yang menjadi dalang dari rusaknya tradisi salat Jumat di KPK.

"Tradisi salat Jumat di KPK sudah ada dari dulu. Baru sekarang saja mereka menolak. Belum tentu juga SDA yang menjadi penyebabnya, mungkin saja isu ini muncul setelah ada dia jadi orang menyangkut-pautkannya. Yang jelas saya yakin KPK mempunyai niat baik kok dalam mengizinkan orang-orang melaksanakan ibadah," tandasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Waspadai Kelompok Tebar Narasi Kebencian buat Ciptakan Kegaduhan di Tanah Air
Waspadai Kelompok Tebar Narasi Kebencian buat Ciptakan Kegaduhan di Tanah Air

Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia

Baca Selengkapnya
Polri Tegaskan Tempat Ibadah Bukan untuk Kepentingan Politik
Polri Tegaskan Tempat Ibadah Bukan untuk Kepentingan Politik

Kepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.

Baca Selengkapnya
Polemik Candaan Zulhas soal Salat, Ketum MUI: Hati-Hati Bercanda dengan Diksi Agama
Polemik Candaan Zulhas soal Salat, Ketum MUI: Hati-Hati Bercanda dengan Diksi Agama

Ketum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah Bijak Main Sosial Media dan Jaga Netralitas di Pilkada
Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah Bijak Main Sosial Media dan Jaga Netralitas di Pilkada

Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.

Baca Selengkapnya
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi

KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024

Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Selama Ada Saya dan PKB Tidak Usah Khawatir Radikalisme
Cak Imin: Selama Ada Saya dan PKB Tidak Usah Khawatir Radikalisme

Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.

Baca Selengkapnya
KAI Tak Akan Tolerir, Serahkan Kasus Dugaan Terorisme Pegawai DE ke Penegak Hukum
KAI Tak Akan Tolerir, Serahkan Kasus Dugaan Terorisme Pegawai DE ke Penegak Hukum

Gerakan salafisme-wahhabisme merupakan cikal bakal lahirnya radikalisme agama hingga pintu masuknya terorisme.

Baca Selengkapnya
DMI: Tidak Boleh Ada Kampanye di Masjid!
DMI: Tidak Boleh Ada Kampanye di Masjid!

DMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.

Baca Selengkapnya
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Habiburokhman Gerindra Minta ke Pimpinan & Dewas KPK Tiadakan Doorstop Wartawan
VIDEO: Habiburokhman Gerindra Minta ke Pimpinan & Dewas KPK Tiadakan Doorstop Wartawan

"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak"

Baca Selengkapnya