Tertibkan Warga Sekitar Depo Plumpang, Pertamina Diminta Gandeng Pemprov DKI dan PUPR

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mendesak pemerintah harus bergerak cepat mewujudkan solusi pascakebakaran depo Terminal BBM Pertamina di Plumpang, setelah melakukan pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, dibutuhkan pejabat direksi terkait yang berkarakter kuat, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan andal untuk menertibkan lahan dan kawasan buffer zone Depo Plumpang.

Bagi Deddy, langkah mencopot Dedi Sunardi merupakan bentuk pertanggungjawaban publik Kementerian BUMN. Meski begitu, menurutnya, pengamanan objek vital Depo Plumpang sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab direksi yang bersangkutan. Melainkan korporasi secara keseluruhan dan tentunya pemerintah provinsi DKI yang seharusnya melindungi warganya.

Tidak mungkin seorang pejabat tingkat direktur mampu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun. Penertiban kawasan itu melibatkan ribuan rakyat hingga mafia tanah dan pengusaha besar yang semuanya bertali-temali.

"Oleh karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang andal," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/3).

Pejabat direktur aset yang baru, lanjut Deddy, harus mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran direksi Pertamina, pemerintah Provinsi DKI, serta lembaga penegak hukum. Hal itu penting, kata Deddy, karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone yang beresiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.

"Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi," kata Deddy.

Pertamina juga diminta Deddy, segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.

"Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini," ungkap Deddy.

Kejadian di Depo Plumpang, ujar Deddy, harus dijadikan momentum untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu depo Terminal BBM ataupun kilang.

"Saya kita tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi aset lain di seluruh Indonesia," tegas Deddy.

"Segeralah merekrut direktur baru. Time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait," pungkasnya. (mdk/bal)