Tes PCR Rp300.000, Satgas Covid-19 IDI Resah 'Bayangkan Kalau Sekeluarga 5 Orang'

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga tes PCR diturunkan lagi menjadi Rp300.000. Menyusul keluhan masyarakat soal masih mahalnya harga tes PCR. Sebab, aturan baru mewajibkan para pelancong penerbangan menyertakan hasil tes PCR.

Menanggapi itu, Ketua Satgas Covid-19 IDI Prof Zubairi Djoerban merasakan keresahan. Ia membayangkan berapa banyak duit yang harus dikeluarkan untuk memenuhi syarat perjalanan jauh menggunakan hasil tes PCR.

"Bayangkan kalau sekeluarga 4-5 orang," kata Zubairi dalam akun twitternya @ProfesorZubairi seperti dikutip merdeka.com, Selasa (26/10).

Ia berharap pemerintah mencairkan subsidi.

"Harga tes PCR jadi Rp300 ribu sepertinya masih berat bagi sebagian besar kalangan. Apalagi jika diterapkan di seluruh moda transportasi. Bayangkan kalau sekeluarga 4-5 orang. Kekuatan pasar harus mendorong harga PCR terus turun--didukung pemerintah yang juga menerapkan subsidi," demikian cuitan Zubairi.

40.000 Orang Tolak PCR Syarat Penerbangan

Muncul petisi di situs Change.or untuk menghapuskan aturan kewajiban test PCR bagi calon penumpang pesawat terbang. Hingga Selasa (25/10), sedikitnya 40.000 orang teken petisi tolak wajib tes PCR untuk penerbangan.

Petisi ini pertama dibuat oleh Dewangga Pradityo Putra, seorang engineer pesawat. Dalam posisinya, ia menganggap bahwa kebijakan yang mengharuskan seseorang melakukan tes PCR walaupun sudah divaksin dua kali, dapat menyebabkan penerbangan berkurang sehingga industri penunjangnya pun akan semakin kesulitan.

"Saya merasakan sekali dampak pandemi ini di pekerjaan. Penerbangan berkurang, teman saya juga ada yang dirumahkan jadinya. Padahal, sirkulasi udara di pesawat sebenarnya lebih aman karena terfiltrasi HEPA, sehingga udaranya bersirkulasi dengan baik, mencegah adanya penyebaran virus," tulisnya di petisi, Selasa (26/10).

Permintaan yang sama juga dibuat oleh Herlia Adisasmita, seorang warga yang tinggal di Bali. Bagi Herlia, Bali yang bergantung pada pariwisata sangat mengharapkan kedatangan dari turis domestik, sehingga adanya peraturan wajib PCR dianggap akan memberatkan dan malah akan membuat industrinya semakin menghadapi keadaan yang sulit, terutama mengingat harga PCR yang terlampau mahal.

"Kami harus bagaimana lagi? Bangkrut sudah, nganggur sudah, kelaparan sudah, bahkan banyak di antara kami yang depresi, rumah tangga berantakan karena faktor ekonomi, atau bahkan bunuh diri," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi memerintahkan tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat. Hal tersebut seiring adanya kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat.

"Mengenai arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. usai mengikuti rapat terbatas terkait evaluasi PPKM dalam siaran youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10).

Keputusan tersebut setelah pemerintah mendapat masukan dan kritik dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR. Luhut juga menjawab terkait diwajibkannya PCR walaupun kasus dan level ppkm sudah turun.

"Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi saya tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan," bebernya.