Teten Masduki: KPK diminta Presiden memberikan pendapat soal Densus Tipikor
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Densus Tipikor dari sisi prosedur tak pernah dibahas di rapat terbatas & rakor menko. Karenanya, menurutnya, pembentukan Densus Tipikor baru sebatas ide yang masih harus dibahas kembali.
"Tapi saya kira memang kan begini, UU Polri, kejaksaan, KPK, ini kan masih memungkinkan kejaksaan dan kepolisian menangani korupsi. Cuma sekarang ide Densus itu perlu dibicarakan lagi di tingkat menko," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
Menurutnya, ada tuntutan di masyarakat agar perbaikan penegakan hukum dilakukan. Karenanya, kata dia, isu tersebut bisa dilihat sebagai reformasi kelembagaan di Polri untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum Tipikor.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa yang Kementan fokuskan setelah ada Plt. Mentan? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
"Cuma kemudian karena ada unsur pencegahan, ini seperti duplikasi dengan KPK. Sehingga mungkin ditafsirkan melemahkan. Mungkin juga timingnya yang bersamaan, di DPR juga sedang ada Pansus Angket KPK. Jadi sebenarnya kalau penegakan hukum tipikor itu saya kira hal positif," katanya.
Dia mengakui Presiden Jokowi telah mengundang KPK terkait ide pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, Jokowi meminta pendapat dari KPK atas ide pembentukan Densus Tipikor.
"KPK diminta Presiden memberikan pendapat dan ini saya kira satu langkah Presiden yang cukup bijaksana, karena Presiden kan melihat negara ini juga harus dikelola secara efisien, antara lembaga-lembaga bisa berjalan dengan baik sehingga pertimbangan itu harus dilakukan," katanya.
Dia mengatakan ide pembentukan Densus Tipikor saat ini sudah diputuskan Jokowi untuk ditunda.
"Ini ditunda dulu, meskipun keinginan pemerintah untuk memperbaiki atau efektivitas penegakkan hukum Tipikor di kepolisian harus dilakukan," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menepis jika ada arahan dari Istana ke penegak hukum terkait kasus Hasto
Baca SelengkapnyaAnggota Densus 88 yang ditangkap harus diinterogasi secara terbuka agar diketahui apa masalahnya.
Baca SelengkapnyaHadi belum menyebut kapan waktu pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaFormat Debat Capres Diubah KPU, Anies Kaget: Belum Bicara Bersama Sudah Ditetapkan
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMelalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca Selengkapnya