Tidak Berizin, Pabrik Sawit di Bengkalis Dilarang Beroperasi
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis memasang segel atau plang penghentian seluruh usaha di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) salah satu perusahaan di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau.
Ada empat dinas di Pemkab Bengkalis yang menghentikan aktivitas usaha di pabrik tersebut. Keempatnya yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Kita melakukan masangan plang penghentian sementara seluruh usaha atau kegiatan PMKS PT GMS berjalan lancar dan kondusif. Pemasangan dikawal unsur TNI Polri dan Satpol PP," kata Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis, Mohd Fendro Arrasyid, Sabtu (5/10).
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Dimana PT MDA menebang pohon cengkeh warga Latimojong? Diana mengklaim lahan tersebut adalah lahan konsesi sah milik MDA.'Itu lahan konsesi sah milik MDA yang diperoleh berdasarkan kontrak karya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai pemegang hak atas lahan tersebut, MDA berhak menggunakannya untuk kegiatan operasional tambang, sebagaimana diatur dalam kontrak dan undang-undang yang berlaku,' ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/9).
-
Dimana PT Astra Agro Lestari Tbk menanam kelapa sawit? Luas lahan kebun sawit yang dikelola perusahaan ini mencapai 297.011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
-
Siapa pengusaha kaya yang membangun pabrik kelapa sawit di Sumatera? Tahun 1991, Wilmar berhasil membangun pabrik pengolahan minyak sawit pertama sekaligus membeli kebun kelapa sawit seluas 7.000 hektare di Pulau Sumatra.
-
Dimana PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
Pemasangan plang juga disaksikan Camat Mandau Riki Rihardi, Kejari Kasi Datun Kejari Bengkalis Agis Saputra, personel Satpol PP, personel Polsek Mandau, Koramil 03 Mandau, WSA Law Firm dan Kepala Desa Harapan Baru Tarmin.
Menurut Fendro, penghentian usaha pabrik sawit itu merupakan tugas dan kewenangan dari Pemkab Bengkalis untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
"Selama ini perusahaan PMKS PT GMS beroperasi tanpa memiliki izin dari Pemkab Bengkalis, mereka hanya mengantongi izin lingkungan. Namun pihak dari PMKS PT GMS tidak melanjutkan pengurusan izin turunan dari izin lingkungan yang mereka miliki hingga hari ini," katanya.
Fendro menjelaskan, jika PMKS PT GMS tetap masih beroperasi atau tidak setelah pemasangan plang ini, itu menjadi kewenangan Pemkab Bengkalis. Namun jika tetap beroperasi, Pemkab Bengkalis akan mengambil langkah selanjutnya dengan memberi sanksi administratif hingga ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tidak sembarangan, sebelumnya Fendro sudah menegur dengan cara menyurati pihak PMKS PT GMS sebelum melakukan pemasangan plang itu.
"Pemkab Bengkalis melalui beberapa SKPD teknis telah menyurati pihak management PMKS PT GMS. Sudah beberapa kali, lebih 3 kali," kata dia.
Semua surat tersebut, kata Fendro, pada intinya agar menghentikan segala aktivitas dan kegiatan. Namun surat Pemkab Bengkalis tidak direspons.
"Ketika kita datang tadi terlihat jelas asap hitam keluar dari cerobong pabrik yang menandakan pabrik PT GMS masih beroperasi seperti biasa," ucapnya.
Fendro menyampaikan permasalahan PT GMS ini juga telah dibahas bersama DPRD Bengkalis Selasa tanggal 11 Oktober 2022 lalu yang dihadiri oleh General Manager PT GMS, Tumpak Panjaitan.
"DPRD Bengkalis juga menyarankan untuk menerima seluruh sanksi dari SKPD terkait dan juga untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pada areal PMKS PT GMS," ucap Fendro.
Setelah melakukan sejumlah langkah dan rapat di DPRD, akhirnya Pemkab Bengkalis melakukan pemasangan plang penghentian sementara seluruh usaha atau kegiatan di lokasi PMKS PT GMS.
"Kita lihat saja nanti ke depannya, apakah mereka mengikuti atau tidak sanksi yang telah diberikan. Jika pihak PMKS PT GMS tetap beroperasi, maka kita dari Pemkab Bengkalis akan meningkatkan sanksi sesuai regulasi yang ada," kata Fendro.
Fendro menegaskan, langkah yang diambil Pemkab Bengkalis saat ini dilakukan untuk penegakkan disiplin bagi seluruh Investor dalam berinvestasi di Indonesia terutama di Kabupaten Bengkalis.
"Tidak tertutup kemungkinan mereka (PT GMS) akan terlibat masalah hukum baik secara perdata atau pidana yang diberikan oleh pihak yang berwenang," tambahnya.
Fendro juga berharap, agar PT GMS tidak mengikuti jejak dari PT SIPP yang telah ditangani hingga ke tingkat KLHK. Bahkan, bos PT SIPP sudah jadi tersangka dan menjalani persidangan atas kasus tersebut.
"Kita juga meminta kepada pihak PMKS PT GMS agar kooperatif dengan mengikuti sanksi yang telah diberikan. Pemkab Bengkalis tidak anti terhadap pihak swasta yang ingin membuka usaha atau investasi. Namun harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan memiliki izin, serta yang terpenting memperhatikan lingkungan hidup sekitar untuk anak cucu kita nantinya," pungkasnya.
Sementara itu, General Manager PT GMS, Tumpak Panjaitan saat dihubungi tidak merespons. Pesan yang dikirim juga tidak dibalas.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengelola tempat kegiatan usaha dinilai melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Baca SelengkapnyaPabrik yang berada di sisi Sungai Ciliwung itu saat ini masih disegel dengan garis kuning milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenembakan peluru karet itu telah sesuai prosedur setelah dilakukan imbauan dan tembakan gas air mata.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.
Baca SelengkapnyaPerusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.
Baca SelengkapnyaLahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.
Baca SelengkapnyaSejak 1975 silam, ternyata pabrik arang itu sudah beroperasi di sana. Tetapi seiring padatnya penduduk di sana, keberadaan pabrik menjadi masalah.
Baca SelengkapnyaWarga menolak aktivitas tambang karena membuat mereka gagal panen dan tercemarnya lingkungan.
Baca SelengkapnyaIzin sudah dicabut sejak 12 September 2023 karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaDalam melakukan upaya pemadaman, kepolisian mengerahkan 111 orang personel.
Baca SelengkapnyaKebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.
Baca Selengkapnya