Tidak Cukup Bukti, Polisi Setop Penyelidikan Kasus Surat Sumbangan Gubernur Sumbar

Merdeka.com - Direktorat Reskrim Khusus (Direskrimsus) Polda Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan, terkait pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi dalam kasus surat sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar.

Penghentian penyelidikan atas pengaduan masyarakat itu, lantaran kepolisian menyimpulkan jika laporan itu tidak cukup bukti.

Sebelumnya, ormas Projo Sumbar melaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah ke Polda Sumbar terkait dugaan tindak pidana korupsi atas kasus tanda tangannya pada surat sumbangan yang heboh beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara, dan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli pidana.

"Secara resmi, penyidik menghentikan penyelidikan terkait pengaduan masyarakat dari Projo Sumbar yang masuk ke Polda Sumbar," kata Satake di Padang, Jumat (29/10).

Dia menyebut, sebelumnya penyidik telah memeriksa setidaknya sembilan orang saksi.

"Tidak hanya saksi, kita juga minta keterangan dari saksi ahli pidana, terkait laporan tersebut," jelas Satake.

Dia menerangkan, jika pada Kamis (28/10) lalu pihaknya telah melakukan gelar perkara untuk memutuskan kelanjutan terhadap laporan tersebut.

"Kamis lalu kita juga sudah melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara itu, disimpulkan jika kasusnya dihentikan penyelidikannya, karena tidak cukup bukti," sebut Satake.

Sebelumnya, kasus surat sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar ini juga telah dihentikan penyelidikannya oleh Polresta Padang pada awal Oktober 2021 lalu.

Alasannya, karena tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Kemudian, pekan lalu ormas Projo Sumbar melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke Polda Sumbar terkait kasus tersebut.

Polda Sumbar pun menerima laporan itu, dan melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.