Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tidak Dapat Jatah Kursi dari Dapil Denpasar, Gerindra Bali Gugat ke MK

Tidak Dapat Jatah Kursi dari Dapil Denpasar, Gerindra Bali Gugat ke MK Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Bali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi.

Sekretaris Bappilu DPD Gerindra Bali Fabian Andrianto Cornelis menuturkan, untuk materi permohonan berupa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pileg 2019 di DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar.

"Pada prinsipnya, kita di Bappilu DPD Gerindra Bali kita menerima dan melayani setiap laporan dari setiap Caleg kan itu prinsipnya. Jadi sebagian ada bukti dari C1 kita kan ada saksi kita memfoto, C1 di TPS itu kan sebagai bukti acuan yang paling sah kan adalah C1 plano. Pada prinsipnya kita sudah mendaftarkan ke MK dan tinggal menunggu jadwal sidang," kata Fabian, Minggu (26/5).

Orang lain juga bertanya?

Gugatan tersebut sudah diajukan pada Kamis (23/5) lalu. Materinya yakni ada selisih perolehan suara hasil Pileg 2019 untuk perolehan suara DPRD Provinsi Bali, Dapil Kota Denpasar. Tetapi saat ditanya berapa perkiraan selisihnya, dia belum merinci.

"Iya kalau perkiraan kita masih belum tahu. Masalah jumlahnya berapa coba nanti kita buktikan bersama kan begitu. Antara temuan-temuan kita," imbuhnya.

Fabian juga menyampaikan, bahwa gugatan ke MK tersebut merupakan pembelajaran politik pada masyarakat. Selain itu, gugatan tersebut juga hak dari Caleg dan partai untuk menggunakan ruang gugatan di MK sebagai keputusan akhir.

"Tapi hari ini kita akan berupaya terus sampai dengan pembuktian. Biarlah MK yang membuktikan. Jadi kita tidak menyalahkan siapapun di sini. Cuman artinya ini adalah hak daripada Caleg dan partai untuk menggunakan ruang gugatan di MK sebagai keputusan yang akhir," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, I Gede Jhon Darmawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengaku akan menghadapi gugatan tersebut yang tentunya dengan bukti, data, dan fakta yang ada.

"KPU Bali siap menghadapi gugatan yang diajukan dengan bukti, data dan fakta yang ada. Teknisnya, KPU RI yang akan langsung turun di sidang MK. KPU Bali hadir di sidang ketika diminta menyerahkan data Pemilu di Dapil Denpasar. KPU Provinsi dan Kabupaten dan Kota menyiapkan data dan pembuktian serta saksi," ujarnya.

Dari Pleno hasil Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar, Partai Gerindra meraih 17.522 suara. Dengan suara tersebut, mereka kehilangan kursi DPRD Bali di Dapil Denpasar. Sementara jumlah kursi DPRD Bali yang tersedia di Dapil Denpasar sebanyak 8 kursi. Hasil Pileg 2019, PDIP merebut 5 kursi, Partai Golkar merebut 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi dan PSI 1 kursi.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX
Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX

Akibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

Baca Selengkapnya
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar
Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jabar

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg Dapil Maluku Utara, Ini Alasannya
Gerindra Minta Pemungutan Suara Ulang Pileg Dapil Maluku Utara, Ini Alasannya

Ada pelanggaran terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara.

Baca Selengkapnya
Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK, Gerindra Duga KPU Tambah Suara PDIP, PKS, dan PKB di Dapil Aceh I
Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK, Gerindra Duga KPU Tambah Suara PDIP, PKS, dan PKB di Dapil Aceh I

Gerindra mengeklaim terjadi penambahan suara ke tiga partai politik lain di dapil Aceh I yaitu ke PDI Perjuangan (PDIP), PKS, dan PKB.

Baca Selengkapnya
Gugat Hasil Pileg PSI dan Demokrat di Papua Tengah, PDIP Minta MK Ubah Jadi 0
Gugat Hasil Pileg PSI dan Demokrat di Papua Tengah, PDIP Minta MK Ubah Jadi 0

PDIP juga menggugat agar MK menetapkan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPRD Papua Tengah V berdasarkan D Hasil distrik.

Baca Selengkapnya
Tak Punya Bukti KPU Ubah Perolehan Suara Gerindra dan PAN, Gugatan Sengketa Pileg Golkar Dikandaskan MK
Tak Punya Bukti KPU Ubah Perolehan Suara Gerindra dan PAN, Gugatan Sengketa Pileg Golkar Dikandaskan MK

Partai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.

Baca Selengkapnya
Respon Santai Koster soal Simpatisan Bacaleg Nyoman Mulyadi Geruduk DPD PDIP Bali
Respon Santai Koster soal Simpatisan Bacaleg Nyoman Mulyadi Geruduk DPD PDIP Bali

Koster mengimbau simpatisan I Nyoman Mulyadi agar mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan partai.

Baca Selengkapnya
KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK
KPU Batal Tetapkan Perolehan Kursi DPR Hari Ini Usai NasDem-Demokrat Gugat PHPU ke MK

KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Putusan MK Ubah Peta Dukungan Parpol pada Pilkada di Berbagai Daerah
PDIP Yakin Putusan MK Ubah Peta Dukungan Parpol pada Pilkada di Berbagai Daerah

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menyatakan, keputusan itu adalah kemenangan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada

"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pileg di MK, PPP Klaim Banyak Suara Pindah ke Partai Garuda di Banten
Sidang Sengketa Pileg di MK, PPP Klaim Banyak Suara Pindah ke Partai Garuda di Banten

PPP membawa kasus di provinsi Banten untuk Pileg DPR RI dan Tangerang untuk DPRD di sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya