Tidak dilibatkan, Gubernur Bali tak paham program kartu sakti Jokowi

Merdeka.com - Sudah setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Namun, masih ada beberapa masalah, utamanya terkait distribusi dan penggunaan tiga kartu sakit program Jokowi, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Mekanisme pembagian kartu itu juga dirasa membingungkan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Apalagi soal pendaftaran mendapatkan kartu itu.

"Terus terang memang saya tidak tahu dan bukan tidak mau tahu. Saya justru berusaha ingin tahu dan mencari tahu tentang kartu sakti ini. Jangan sampai masyarakat tanya nantinya pada saya, tetapi memang sejujurnya saya tidak tahu," kata Pastika di hadapan para wartawan, usai makan siang di Renon, Denpasar, Senin (26/10).

Menurut Pastika, pemberian kartu sakti ini memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Bahkan, para penerima bakal menerima kartu itu juga dari hasil jajak pendapat pemerintah pusat.

"Ini jalurnya tentang kesehatan. Semestinya Dinas Kesehatan mengetahui, tetapi saya tanyakan ke kepala dinas nya juga sama, tidak tahu. Ini langsung dari pusat yang turun," ucap Pastika.

Pastika hanya berharap pembagian kartu sakti kepada masyarakat tepat sasaran. Sebab, dia sebagai pemimpin pemerintah setempat tidak pernah tahu siapa saja dan berapa banyak warganya mendapat kartu itu. Dia hanya khawatir ada kendala soal pemanfaatan nantinya. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat paham memanfaatkan kartu itu.

Di Bali, lanjut Pastika, sudah menerapkan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) diberikan secara cuma-cuma kepada setiap warga yang tinggal dan menetap di Bali. Selain itu, kata Pastika, pemerintah setempat juga menyediakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Kalau soal mana yang akan dipilih, bagi saya terpenting bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau mana yang lebih sakti, pilih yang paling sakti saja," tutup Pastika. (mdk/ary)