Tiga kali Gubernur Maluku curhat DAU kecil ke Presiden Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah tiga kali menerima curhat dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Keduanya mengeluh ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian dana alokasi umum (DAU).

"Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil," kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, seperti dilansir Antara, Jumat (24/2).

Jokowi melanjutkan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub Maluku, mereka selalu mengeluh perhitungan DAU yang berdasarkan luas daratan. Padahal geografis Maluku terdiri dari pulau-pulau dan lautan luas.

"Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan 'pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil.' Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan," ujar Jokowi disambut tepuk tangan peserta Tanwir Muhammadiyah.

Presiden sengaja menyampaikan keluhan Gubernur dan Wagub Maluku kepada Ketua DPR Setya Novanto agar alokasi anggaran pembangunan daerah berkarakteristik kepulauan bisa bertambah besar. Dengan begitu bisa mempercepat pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Mantan Gubernur DKI ini menegaska kecintaan terhadap masyarakat Kota Ambon, Maluku. Ini dibuktikan dengan kunjungannya beberapa kali ke Kota Ambon dalam dua pekan terakhir.

"Jadi saya dua minggu ini datang ke Ambon, yang pertama karena saya cinta Maluku, yang kedua saya cinta Muhammadiyah," kata

Kepala Negara menegaskan, pemerintah pusat saat ini sangat peduli terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Salah satunya dari pembiayaan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan.

Sebagai wujud perhatiannya terhadap Maluku, Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.

Dalam ratas itu ada 11 program strategis yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumer daya alam (SDA) bernilai ekonomis. Dari 11 program, enam diantaranya sudah dibahas di tingkat Kementerian dan siap direalisasikan pada tahun anggaran 2017 yakni pengembangan Trans Seram oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR), pengembangan Dok Wayame (Kementerian Badan Usaha Milik Negara - BUMN) serta pelabuhan ekspor di perbatasan desa Waai dan Tulehu, kecamatan Salahutu, pulau Ambon.

Pelabuhan ekspor ditangani Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP juga menyetujui pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku dengan potensi ikan 1,63 juta ton/tahun, termasuk sumber daya hayat laut lainnya.

Sedangkan lima program lainnya yang dibahas saat Ratas yang dihadiri Wapres, Jusuf Kalla itu yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dengan pembangunan fisik telah disetujui Kementerian Kesehatan pada 2018, program Sekolah Tinggi Pelayaran di Negeri Waraka, kecamatan Teluk Elpaputih, kabupaten Maluku Tengah disetujui Kementerian Perhubungan.

Pembangunan Institut Teknologi Ambon (ITA) yang ditangani Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti), di mana pengkajian dilakukan selama dua tahun dan sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Khusus untuk sektor perekonomian Kementerian Perdagangan telah menyetujui pembangunan pasar terapung di kawasan Mardika serta program pembangunan jalan layang (fly over) di jalan Jenderal Sudirman, desa Batumerah hingga kawasan Mardika, kecamatan Sirimau, Ambon yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian PU dan PR.

"Semoga dari sini hadir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial di Tanah Air kita," harapnya.